Kementerian PKP Fokus Renovasi Rumah di Pedesaan Lewat Program BSPS di 2026, Mengapa?

 

 

 

 

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan porsi lebih besar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah pedesaan pada 2026 mendatang.

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel mengatakan, mayoritas rumah tidak layak huni (RTLH) berada di pedesaan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

 

 

Baca Juga

KUR Perumahan Bisa Jadi Motor Ekonomi, Ini Pesan Menteri Ara ke Hipmi

 

 

“Ini indikasi saja. Kan paling banyak rumah tidak layak huni itu kan ada di pedesaan, khususnya (wilayah) 3T begitu,” ujar Didyk saat ditemui seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

 

 

Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,93 triliun untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2026.

 

 

Anggaran tersebut dialokasikan melalui tiga direktorat jenderal dengan porsi terbesar untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

 

 

 

 

Didyk Choiroel menjelaskan, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebesar Rp 2,938 triliun akan diperuntukkan bagi BSPS sebanyak 120.000 unit di wilayah pesisir.

 

 

“Selain digunakan untuk BSPS, anggaran tersebut juga dialokasikan ke dukungan manajemen, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana sarana dan utilitas (PSU), rumah khusus, serta rumah susun,” jelas Didyk.

 

 

Baca Juga

Bunga KUR Perumahan (KPP) Disubsidi 5%, Ketum Kadin: Kompetitif dengan Negara Tetangga

 

 

Ia menambahkan, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan sebesar Rp 3,923 triliun direncanakan untuk program BSPS hingga 160.000 unit di wilayah pedesaan, serta untuk pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, rumah umum, penanganan kawasan kumuh, dan sanitasi pedesaan.

 

 

Sementara itu, kata Didyk, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,073 triliun, dengan alokasi terbesar pada program BSPS sebanyak 120.000 unit di kawasan perkotaan, dengan tambahan pembiayaan untuk rumah susun, rumah umum, penanganan kawasan kumuh, serta sanitasi perkotaan.