BPH Migas Ungkap Pertalite Terserap 89,93% Sepanjang 2025
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan sepanjang 2025 pasokan bahan bakar minyak (BBM) berada dalam kondisi aman.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, untuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) Pertalite atau RON 92 terserap sebanyak 89,93%. Dengan kondisi tersebut, stok yang masih dimiliki sekitar 3.145.810 kiloliter (KL).
“Untuk minyak solar saat ini tercatat sampai dengan 31 Desember 2025 terserap 97,53%. Kita masih memiliki stok sekitar 467.193 KL. Cukup lumayan besar,” kata Wahyudi Anas dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Senin (5/1/2026).
Baca Juga
Pertamina Sanksi SPBU Jayapura Seusai Video TikTok Viral soal Pengisian Pertalite Tak Wajar
Selanjutnya untuk minyak tanah, Wahyudi menyebut telah terserap 96,75%. Menurutnya, angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok masih terjaga sampai closing. “Namun demikian, setelah verifikasi mungkin akan bergerak tipis, yaitu sebesar 17.056 kiloliter (sisa stoknya),” ujar Wahyudi.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan penjualan Pertalite turun 5,1% dari 81.106 KL per hari pada 2024 menjadi 76.970 KL per hari sampai dengan Juli 2025. Kondisi ini membuat anggaran kompensasi bisa dihemat hingga Rp 12,61 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan telah terjadi pergeseran konsumen yang tadinya menggunakan BBM jenis bensin RON 90 atau Pertalite dan beralih kepada RON yang lebih tinggi.
Kondisi ini dibuktikan dengan penjualan bensin nonsubsidi yang mengalami kenaikan dari 19.061 KL per hari pada 2024 menjadi 22.723 KL per hari, terkerek 19,21% pada 2025 sampai dengan Juli.
Baca Juga
Pertamina Buka Opsi Impor dari AS untuk Jaga Pasokan Pertalite
“Sebenarnya ini, kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,92 triliun pada 2024, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga menjadi Rp 36,31 triliun. Artinya, ada efisiensi sebesar Rp 12,61 triliun atau 25,77%,” ujar Laode saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI.