Potensi Ekonomi Lelang 5G 2026, Keker Investasi Rp 87 Triliun

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menempatkan lelang spektrum frekuensi 5G pada 2026 sebagai salah satu agenda strategis untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional. Melalui pelepasan pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menargetkan percepatan pembangunan jaringan 5G yang selama ini dinilai tertinggal, sekaligus mendorong investasi infrastruktur digital hingga Rp 87 triliun pada 2030.

Spektrum 2,6 GHz dipilih karena dinilai paling siap secara ekosistem dan mampu menghadirkan keseimbangan antara kapasitas data besar dan jangkauan jaringan. Pemerintah berharap lelang ini menjadi titik balik pengembangan 5G Indonesia, yang sejak diluncurkan pada 2021 baru menjangkau sekitar 10% wilayah dan belum memberi dampak ekonomi signifikan secara luas.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid menyatakan, pemerintah menargetkan proses lelang bisa dibuka pada awal tahun ini, sehingga pembangunan infrastruktur dapat segera dimulai. “Kalau lancar, tahun depan (2026) lelang selesai dan pembangunannya juga sudah mulai dirasakan,” ujarnya Desember lalu.

Melihat dari sisi ekonomi, lelang ini diproyeksikan menjadi katalis investasi jangka menengah dan panjang. Pengembangan jaringan 5G membutuhkan pembangunan ribuan base station, perluasan jaringan fiber optik, serta peningkatan kapasitas pusat data. Aktivitas ini akan mendorong permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, teknologi informasi, hingga layanan digital pendukung.

Kemenkomdigi mencatat, investasi infrastruktur 5G nasional diperkirakan mencapai Rp 87 triliun hingga 2030. Angka ini mencerminkan besarnya komitmen operator seluler untuk mengembangkan jaringan berkecepatan tinggi, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor.

Secara global, frekuensi 2,6 GHz telah digunakan di lebih dari 80 negara untuk layanan 4G dan 5G. Pita mid-band ini menawarkan kapasitas besar dan latensi rendah, sehingga cocok untuk pengembangan layanan berbasis data intensif seperti Internet of Things (IoT), smart city, komputasi awan, hingga jaringan privat untuk industri manufaktur dan logistik.

Bagi Indonesia, kehadiran spektrum ini dinilai krusial untuk mengejar ketertinggalan kualitas internet. Berdasarkan data Ookla Speedtest Global Index, kecepatan unduh internet seluler Indonesia masih berada di kisaran 36,9 Mbps, jauh di bawah Malaysia yang mendekati 90 Mbps dan Singapura yang telah melampaui 100 Mbps. Pemerintah menargetkan kecepatan internet nasional dapat meningkat hingga 100 Mbps pada 2029, dengan 5G sebagai tulang punggung utama.

Dari sisi industri, minat mengikuti lelang cukup tinggi. Tiga operator seluler utama, Telkomsel (TSEL), Indosat (ISAT), dan XLSmart (EXCL), menyatakan ketertarikan untuk berpartisipasi. Konsolidasi industri yang menyisakan tiga pemain besar dinilai membuat struktur pasar lebih sehat dan memungkinkan investasi jaringan dilakukan secara lebih berkelanjutan.

Baca Juga

Lelang Spektrum 5G 2026 Diproyeksi Dongkrak Investasi, Pusat Data, dan Tenaga Kerja Digital

Namun demikian, isu harga dan beban regulasi menjadi perhatian serius. Saat ini, beban biaya regulasi yang ditanggung operator mencapai hampir 13% dari pendapatan kotor. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memperingatkan, jika lelang dilakukan dengan skema konvensional berbasis harga tertinggi, beban tersebut berpotensi melonjak hingga di atas 28%.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir menegaskan, dari sisi operator, pengembangan 5G sudah menjadi bagian dari peta jalan teknologi. Namun, tantangan utama terletak pada model bisnis dan mahalnya biaya spektrum.

“5G itu roadmap teknologi. Operator enggak bisa berhenti. Tapi pertanyaannya justru ada dua, (bagaimana) business model dan spectrum cost,” kata Marwan saat ditemui investortrust.id beberapa waktu lalu di Jakarta.

Kondisi itu dikhawatirkan justru menghambat percepatan pembangunan 5G. Karena itu, industri mendorong pemerintah menetapkan harga spektrum yang lebih terjangkau serta membuka opsi skema pembayaran fleksibel, termasuk cicilan.

Dari perspektif fiskal, lelang spektrum tetap menjadi sumber penting penerimaan negara. Kemenkomdigi menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 25 triliun pada 2026, dengan sekitar 88% berasal dari sektor spektrum frekuensi. Pemerintah menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan akan tetap diimbangi dengan tujuan jangka panjang memperkuat ekosistem digital.

Dampak ekonomi 5G tidak berhenti pada sektor telekomunikasi. Jaringan berkecepatan tinggi dan latensi rendah membuka peluang efisiensi dan inovasi di sektor kesehatan melalui telemedicine, di sektor transportasi melalui sistem cerdas, serta di industri manufaktur lewat otomatisasi dan jaringan privat 5G. Efek berganda (multiplier effect) dari transformasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Ke depan, lelang 2,6 GHz juga akan diikuti oleh spektrum lain seperti 700 MHz untuk perluasan cakupan wilayah dan 3,5 GHz untuk peningkatan kapasitas. Namun, keberhasilan tahap awal lelang 5G 2026 akan menjadi penentu utama arah transformasi digital Indonesia.

Pengamat Ekonomi LPEM UI Teuku Riefky juga menegaskan, kualitas layanan yang belum optimal berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Selain itu hal itu jawab dibarengi oleh perbaikan infrastruktur digital nasional.

"Stabilitas (koneksi) jaringan dan penurunan biaya internet adalah syarat mutlak agar Indonesia dapat mengejar akselerasi transformasi digital di daerah kawasan," ungkapnya kepada investortrust.id.

Dengan kombinasi kebijakan harga yang tepat, regulasi yang jelas, serta komitmen investasi operator, lelang 5G 2026 jelas berpotensi menjadi fondasi baru pertumbuhan ekonomi digital. Lebih dari sekadar mempercepat internet, internet 5G diharapkan menjadi mesin pencipta nilai tambah, lapangan kerja, dan daya saing Indonesia di kawasan.