Bahlil: Kilang RDMP Balikpapan Pertamina Bikin RI Stop Impor Solar, meski Belum Mandatori B50
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia tidak akan lagi melakukan impor solar mulai 2026. Hal ini terjadi lantaran sudah beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan.
Dia menerangkan, dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, akan menambah sekitar 100.000 lebih barrel oil per day (BOPD) untuk solar. Dengan demikian, meski Indonesia belum menerapkan mandatori B50, negara tidak lagi kekurangan solar.
Baca Juga
“Maka kita bisa umumkan sekali pun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar, karena antara konsumsi dan produksi (solar) kita sudah cukup,” kata Bahlil dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Untuk diketahui, B50 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester (FAME) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 50% dalam komposisi BBM solar. Dengan program B50 ini, pemerintah berharap penggunaan solar bisa berkurang sekaligus menciptakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Saat ini, Indonesia telah menerapkan biodiesel B40, yakni bahan bakar mengandung FAME minyak kelapa sawit 40% dan solar 60%. Namun, dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, persoalan impor solar sudah teratasi.
Bahlil menyebut, Indonesia justru kini mengalami surplus solar. Maka dari itu, jika nanti mandatori B50 berjalan dan surplus solar nasional semakin besar, maka itu akan dikonversi menjadi produk avtur.
Baca Juga
Prabowo Ingin Setiap Desa Punya Solar Panel 1,5 MW, Target 100 GW
“Kita lagi berpikir, kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton, itu kita akan konversi untuk membuat produk avtur, sehingga di 2026 insyaallah solar kita sudah clear, avturnya juga bisa kita produksi dalam negeri,” terang Bahlil.
Kendati demikian berbeda dengan solar, Bahlil mengungkapkan bahwa untuk bensin masih tetap harus melakukan impor. Untuk itu, Bahlil menyarankan agar diberlakukan program bioetanol. Kementerian ESDM tengah mendorong program E10, yaitu campuran bioetanol 10% dengan BBM bensin.
“Karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan, dan bisa kita produksi 2027,” ujar mantan Menteri Investasi tersebut.