Respons Target B50 pada 2026, Kadin Minta Kesiapan Ekosistem
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberi tanggapan terkait rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menargetkan mandatori program biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester (FAME) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 50% dalam komposisi BBM solar atau B50 berjalan pada 2026 mendatang.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan, Kadin sebagai pelaku usaha sejatinya mendukung rencana pemerintah tersebut. Namun, ada beberapa hal yang juga mesti jadi perhatian, seperti kesiapan ekosistemnya.
Baca Juga
“Kami menyambut baik dengan pemerintah sudah punya pencanangan itu. Tinggal terkait ekosistemnya apakah kita siap? Termasuk pendanaannya dan peraturan pendukung dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi,” kata Bobby Gafur saat ditemui di sela acara Rakornas Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia Tahun 2025, Senin (17/11/2025).
Menurutnya akan lebih baik jika program ini memiliki sejumlah kemudahan layaknya program khusus, seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kalau ada program khusus seperti PSEL, kemudian ada carbon credit dan sebagainya, rasanya kalau dukungan pemerintah cepat, kemudahan perizinan dan sebagainya, saya rasa itu bagus,” ucap Bobby.
Terkait persiapan program B50 ini, Bahlil sebelumnya mengatakan bahwa dibutuhkan crude palm oil (CPO) yang cukup banyak, yakni sekitar 20 juta kiloliter (KL). Namun, agar tidak mengganggu pasokan minyak goreng domestik, strateginya adalah mengurangi ekspor CPO.
Baca Juga
Pakar Klaim Mandatori E10 dan B50 Bisa Kurangi Impor Minyak hingga 20%
"Enggak ada isu itu (mengganggu pasokan minyak goreng). Ini kan persoalannya adalah kalau kita memakai B50, tinggal ekspor (CPO) kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Bahlil kepada Wartawan.
Selain pembatasan ekspor CPO atau pemberlakukan kebijakan domestic market obligation (DMO), Bahlil menyebut strategi lainnya adalah meningkatkan produksi dengan intensifikasi, dan bisa juga dengan menambah lahan. "Kita akan lihat. Itu (DMO) salah satu alternatif," kata mantan Menteri Investasi tersebut.