Menteri Tito Minta Pramono Tata Kawasan Kumuh Jakarta, di Mana Saja?

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti masih adanya sejumlah kawasan kumuh di Jakarta. Untuk itu, dia mendorong Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk memasukkan program bedah rumah di kawasan kumuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Tito menegaskan, penataan kawasan kumuh menjadi bagian dari enam standar pelayanan minimal (SPM) pemerintah daerah (pemda), khususnya di sektor perumahan. Menurut dia, Pemprov Jakarta seharusnya mampu membiayai program tersebut mengingat kekuatan fiskalnya yang sudah kuat.

“Pendapatan asli daerah (PAD)-nya kalau tidak salah 68% dari APBD-nya,” ungkap Tito di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025) malam.

Baca Juga

Menteri Ara Dorong Gotong Royong Pulihkan Kawasan Kumuh Jakarta

Sebagai catatan, enam SPM yang harus dipenuhi pemda yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta masalah sosial.

Mantan Kapolri itu menambahkan, pihaknya mendorong agar Pemprov Jakarta mengalokasikan program penataan kawasan kumuh tersebut dalam pembahasan APBD 2026.

“Nanti di dalam pembahasan penyusunan APBD-nya kita harapkan dimasukkan program-program (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS) untuk perumahan, terutama di daerah-daerah yang kumuh,” tutur Tito.

Ihwal itu, Tito mencatat beberapa titik kawasan kumuh yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain Tanah Tinggi, Tambora, Senen, Kemayoran, Cilincing, hingga Muara Karang.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membidik sebanyak 2.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di Jakarta akan diperbaiki melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi 2025 yang hanya mencakup 158 unit RTLH di wilayah Jakarta.

Baca Juga

Prabowo-Gibran Akan Hapus Tempat Kumuh, Bangun Perumahan di Atas Pasar dan Stasiun

“Kalau 10 kali lipat, di Jakarta baru 1.500 rumah yang dibedah. Sementara RTLH di Jakarta ada sebanyak 209.000 unit. Kalau begitu saya putuskan saja 2.000,” kata Ara kepada wartawan di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (13/11/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat sekitar 209.000 kepala keluarga di Jakarta yang tinggal di rumah tidak layak huni. Secara nasional, 9,9 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta keluarga lainnya menempati RTLH.

Untuk mendukung program tersebut, kata Ara, pihaknya mengalokasikan Rp 8,89 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bagi program BSPS. Jumlah itu merupakan bagian dari total pagu Kementerian PKP sebesar Rp 10 triliun.