55 Proyek EBT dan Target 'Lifting' Migas Jadi Pilar Energi Era Prabowo-Gibran

JAKARTA, investortrust.id - Proyek energi baru terbarukan (EBT) dan upaya menggenjot lifting minyak dan gas bumi (migas) pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi pilar penting dalam mewujudkan swasembada energi.

Adapun pemerintah telah meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) pada Juni 2025. Hingga Juni 2025, realisasi lifting minyak sudah mencapai 608.000 bph atau telah melampaui target, sementara realisasi gas bumi masih sebesar 5.483 MMSCFD.

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Ary Bachtiar Krishna Putra menyebut langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur tepat.

“Ini sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya bicara, tetapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program, seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah bisa bekerja bersama dalam membangun ekosistem energi efisien dan berkelanjutan,” ujar dia dalam diskusi “Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo-Gibran dari Timur Jawa,” Rabu (15/10/2025).

Baca Juga

Tren Baru Energi Surya, PLTS Atap untuk Industri Mulai Saingi Proyek Skala Besar

Ary menilai, komitmen pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengakselerasi transisi energi hijau dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di Asia Tenggara. Pemerintah dinilai konsisten menjaga arah pembangunan menuju kemandirian energi berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. 

“Kemandirian energi ini bukan hanya ketersediaan pasokan, tetapi bagaimana kita menguasai teknologi dan sistemnya. Pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil Lahadalia sudah bergerak ke arah itu,” ucap dia.

Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kebijakan energi yang dijalankan pemerintah memiliki dampak positif terhadap ketahanan fiskal. Ia menyoroti bagaimana pemerintah berani menata ulang subsidi energi agar lebih tepat sasaran. 

“Kita sudah meriset di pusat kajian ilmu ekonomi, dan beban subsidi energi kita itu 4% dari GDP (gross domestic product). Masalahnya, subsidi ini ternyata 11 kali lebih besar dinikmati oleh 20% masyarakat kaya dibanding golongan miskin. Nah, ini yang sekarang mulai diperbaiki,” kata Hendry.

Di sisi lain, Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Falih Suaedi menilai langkah pemerintah menempatkan isu energi sebagai prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita adalah keputusan yang strategis.

“Pemerintah saat ini tidak hanya bicara soal penyediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelola. Itu artinya, negara sedang mengarah pada ketahanan energi yang sesungguhnya,” kata Falih.

Baca Juga

PLTP Gunung Tiga 55 MW milik PGE (PGEO) Jadi Bagian Proyek EBT yang Diresmikan Prabowo

Pemerintah telah meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) pada Juni 2025, yang mencakup tiga pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan 47 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Proyek-proyek ini termasuk inisiatif listrik pedesaan PLN di berbagai wilayah Indonesia, dengan total kapasitas terpasang mencapai 379,7 MW. 

Tak hanya fokus pada energi hijau, pemerintah juga memberi perhatian pada peningkatan produksi migas. Pemerintah memasang target lifting migas untuk tahun 2025 adalah 605.000 barel minyak per hari (bph) dan 5.628 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi. Hingga Juni 2025, realisasi lifting minyak sudah mencapai 608.000 bph atau telah melampaui target, sementara realisasi gas bumi masih sebesar 5.483 MMSCFD.