Transjakarta Siapkan Strategi Hadapi Dampak Pemangkasan Dana Bagi Hasil Pemprov Jakarta
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta hampir sebesar Rp 15 triliun dalam APBD 2026 mulai menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor, termasuk transportasi publik. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menjadi salah satu entitas yang ikut terdampak dan kini tengah menyusun sejumlah strategi untuk menjaga keberlangsungan layanan.
Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi dari Pemprov Jakarta mengenai dampak langsung pengurangan DBH terhadap alokasi subsidi transportasi. “Kita belum mendapatkan (informasi dari Pemprov Jakarta), kan Pemprov akan merumuskan di dalam bagaimana dampaknya terhadap bagian-bagiannya. Kita baru akan mendapatkan informasi itu minggu depan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (10/10/2025) malam.
Meski informasi resmi masih dinantikan, Transjakarta tidak tinggal diam. Joseph mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan beberapa opsi untuk menjaga operasional tetap berjalan efisien. Dua pendekatan yang tengah disiapkan adalah efisiensi biaya operasional dan peningkatan pendapatan, salah satunya melalui penyesuaian tarif.
Baca Juga
Naik MRT, LRT, hingga Transjakarta Cuma Rp 80 di HUT TNI 5 Oktober
“Pak Gubernur (Pramono Anung) kan menyampaikan akan ada beberapa yang dipertimbangkan. Tentunya, subsidi itu kan biaya produksi dengan pendapatan tiket. Itu selisihnya adalah PSO kan. Bisa dua itu, antara pertama kita akan mengefisienkan biaya-biaya atau kita akan meningkatkan pendapatan dari tiket,” jelas Joseph.
Namun, ia juga menegaskan bahwa jika pun dilakukan penyesuaian tarif, kenaikan harga tiket yang terlalu kecil tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan operasional secara signifikan. “Kalau (tarif) naiknya sedikit, nggak (nutup biaya operasional),” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pengurangan DBH dari pemerintah pusat berdampak besar pada struktur APBD Jakarta. “Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025) lalu.
Ia mengakui bahwa pemotongan dana ini menjadi tantangan serius bagi Pemprov Jakarta. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui kebijakan realokasi anggaran dan efisiensi agar tetap bisa melaksanakan program prioritas, termasuk di sektor layanan publik seperti transportasi.
Dengan kondisi ini, Transjakarta bersiap untuk menghadapi tantangan keuangan dengan mengedepankan langkah strategis, menjaga layanan tetap optimal bagi warga ibu kota di tengah keterbatasan anggaran.