Tertibkan Smelter Ilegal di Babel, Kebocoran SDA Bernilai Ratusan Triliun Tuntas di Tangan Presiden Prabowo

JAKARTA, investortrust.id –  Chief Economist PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Fakhrul Fulvian, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menertibkan enam smelter ilegal di Bangka Belitung bukan hanya penegakan hukum, melainkan koreksi arah kebijakan ekonomi sumber daya alam menuju kedaulatan nasional yang berkeadilan.

“Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi,” ujar Fakhrul kepada Investortrust di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Menurut Fakhrul, lebih dari 90% cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Bangka Belitung. Selama bertahun-tahun, negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan lemahnya tata kelola.

Baca Juga

Saksikan Penyerahan 6 Smelter Ilegal yang Rugikan Negara Rp 300 T, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu 

“Kerugian ini bukan hanya soal uang, tapi juga cermin dari institusi ekonomi yang kehilangan daya kontrol. Dengan penertiban ini, pemerintah sedang mengembalikan trust premium terhadap negara,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan, kedaulatan tanpa efisiensi bisa berubah menjadi nasionalisme yang mahal bila pengelolaan aset rampasan tidak dilakukan secara produktif dan transparan. Menurutnya, pengalihan aset dari swasta ke negara harus diiringi reformasi tata kelola agar menciptakan nilai tambah berkelanjutan.

“Ketika smelter ilegal disita dan dikelola oleh BUMN, tantangannya bukan hanya soal legalitas, tapi kemampuan menciptakan value chain yang produktif. Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi,” katanya.

Baca Juga

Prabowo Saksikan Penyerahan Aset Rampasan ke PT Timah Senilai Rp 7 Triliun, Ini Daftarnya

Fakhrul, alumnus Universitas Indonesia (UI), menekankan perlunya industrial policy berbasis produktivitas dan riset. Ia mendorong sinergi antara PT Timah, lembaga riset, dan universitas agar hilirisasi LTJ menghasilkan knowledge capital serta kemitraan publik-swasta (PPP) yang transparan dan akuntabel.

“Tanah jarang adalah industri teknologi tinggi. Kalau tidak disertai riset dan tata kelola yang baik, kita hanya mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan aset rampasan negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

Baca Juga

Prabowo Tutup 1.000 Tambang Timah Ilegal di Babel, Selamatkan Rp 22 Triliun Uang Negara

Penyerahan dilakukan bertahap, dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, lalu ke CEO Danantara Rosan Roeslani, dan akhirnya kepada Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro.

Prabowo menyebut nilai aset yang dirampas mencapai Rp6–7 triliun, belum termasuk potensi logam tanah jarang senilai hingga Rp128 triliun dari sekitar 40.000 ton monasit hasil tambang ilegal. “Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6–7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai nilainya bisa sangat besar,” ujar Prabowo.