Prabowo “Bersih-bersih” Tambang Ilegal, Akhir dari Kebocoran SDA?
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Langkah Presiden Prabowo Subianto menertibkan enam smelter ilegal di Bangka Belitung dinilai sebagai tonggak penting dalam koreksi arah kebijakan ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut kebijakan ini bukan semata penegakan hukum, melainkan upaya strategis mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam (SDA) Indonesia.
“Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi,” ujar Fakhrul di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Baca Juga
Menurut Fakhrul, lebih dari 90% cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Bangka Belitung. Selama bertahun-tahun, negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan lemahnya tata kelola.
“Kerugian ini bukan hanya soal uang, tetapi cermin dari institusi ekonomi yang kehilangan daya kontrol. Dengan penertiban ini, pemerintah sedang mengembalikan trust premium terhadap negara,” tegasnya.
Fakhrul mengingatkan, kedaulatan tanpa efisiensi dapat berubah menjadi nasionalisme yang mahal jika pengelolaan aset pasca-penertiban tidak dilakukan secara produktif dan transparan. Pemerintah, katanya, harus memastikan aset yang disita dapat dikelola dengan efisien, bukan sekadar berpindah tangan dari swasta ke negara tanpa perubahan sistem tata kelola.
“Ketika smelter ilegal disita dan dikelola oleh BUMN, tantangannya bukan hanya soal legalitas, tetapi soal kemampuan menciptakan value chain yang produktif. Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi,” kata Fakhrul.
Baca Juga
Saksikan Penyerahan 6 Smelter Ilegal yang Rugikan Negara Rp 300 T, Prabowo: Kita Tak Pandang Bulu
Ia menilai, kebijakan pemerintah harus disertai tiga pilar utama. Pertama, kebijakan industri berbasis produktivitas, bukan hanya proteksi. Kedua, konsolidasi antara PT Timah, lembaga riset, dan universitas agar hilirisasi LTJ menghasilkan knowledge capital. Ketiga, kemitraan publik-swasta yang disiplin dan akuntabel dengan metrik tata kelola yang dapat diaudit publik.
“Kalau tidak disertai riset, inovasi, dan tata kelola yang transparan, kita berisiko hanya mengganti pelaku tanpa memperbaiki sistem,” lanjutnya.
Blueprint tata kelola baru
Ke depan, pemerintah perlu merancang blueprint tata kelola mineral strategis yang memberikan kejelasan atas hak dan kewajiban antara pusat dan daerah, mekanisme audit nilai ekspor serta royalti, dan jalur transisi bagi industri kecil yang masih tertinggal legalisasi izinnya. “Hanya dengan tata kelola yang stabil, keadilan bisa menjadi daya tarik investasi, bukan hambatannya,” kata Fakhrul.
Ia juga menyoroti pentingnya peran PT Timah dalam memberikan safety net bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada tambang ilegal. “PT Timah harus memberikan kompensasi dan penghidupan yang sama baiknya atau lebih bagi para penambang ilegal. Itu ukuran keberhasilan kebijakan ini,” ujarnya.
Fakhrul menegaskan, keberhasilan langkah Presiden Prabowo akan ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi. Menurutnya, pasar tidak alergi terhadap aturan ketat, selama aturan itu jelas dan konsisten.
Baca Juga
Saksikan Penyerahan 6 Smelter Ilegal, Prabowo Tingkatkan Kepercayaan Investor
“Pasar menolak ketidakpastian, bukan aturan. Hukum yang tegas harus diikuti oleh tata kelola yang dapat diprediksi. Itu yang akan mengubah Bangka Belitung dari tambang menjadi penggerak ekonomi nasional,” tegasnya.
Ia menutup dengan penegasan makna kedaulatan ekonomi yang sejati. “Kedaulatan ekonomi bukan hanya hak untuk menambang, tapi kemampuan menambah nilai dari setiap gram tanah yang diambil dari bumi sendiri. Di sinilah nilai tambah bagi bangsa harus dimaksimalkan,” pungkasnya.