'Go' Nuklir! Rencana PLTN RI Makin Dekat, Ini Kabar Terbaru ESDM

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Tanah Air. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, menyebut pihaknya telah menentukan dua lokasi utama.

Menurut Eniya, pemerintah sudah menentukan lokasi yang akan menjadi pusat pemanfaatan energi nuklir untuk memasok listrik ke jaringan listrik (grid). Kedua lokasi tersebut adalah grid Sumatra dan grid Kalimantan.

"Di Kalimantan potensinya akan mensuplai smelter industri hilirisasi dari situ, dan kita melihat potensi Sumatra, wilayah berbatasan dengan Singapura juga," katanya saat menghadiri diskusi panel Investortrust Green Energy Summit 2025 di JW Marriott, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga

Dorong Pembentukan NEPIO, Pemerintah Pastikan Nuklir Tidak Berbahaya

Dari sisi regulasi, ia menyebut saat ini tengah dibahas Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Ia mengatakan sejumlah hal yang dibutuhkan sebagai persyaratan pembangunan PLTN pun telah dimasukkan ke dalam rancangan peraturan presiden (perpres).

Eniya menambahkan, Kementerian ESDM telah mengajukan rancangan perpres ke meja Presiden Prabowo Subianto. "Sudah disubmit ke Presiden, ini kita tinggal nunggu feedback-nya. Jadi itu akan menjadi bukti go nuklir," ujarnya.

Alumnus Universitas Waseda, Jepang, itu menjelaskan, dalam rancangan perpres tersebut nantinya persiapan pembangunan PLTN di Indonesia akan diurus sejumlah oleh kelompok kerja (pokja) yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketua pelaksana. Adapun pokja-pokja tersebut terdiri dari perencanaan, keuangan, operasional, keamanan, hingga sosial.

"Ini nanti pokja berdiskusi dengan banyak negara, karena harus ada teknologi clearing yang harus kita lakukan. Memilih teknologi apakah itu large scale atau small modular reactor. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lalu kita nanti berkolaborasi dengan siapa," ungkapnya.

Dirjen EBTKE itu mengatakan, saat ini pemerintah tengah menjajaki pihak-pihak untuk menyasar kerja sama pembangunan PLTN. Ia mengungkap baik Prabowo maupun Menteri ESDM membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan semua negara. "Kita akan lihat mana yang lebih potensial dan mana yang lebih memungkinkan. Nah itu nanti tugas pokja untuk memilih," sambungnya.

Baca Juga

Redakan Ketegangan Geopolitik, Beijing Dukung Putaran Baru Perundingan Nuklir Iran–Eropa

Adapun yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah adalah terkait kesiapan struktur keuangan. Ia mencontohkan, negara seperti Bangladesh, menggunakan skema kerja sama atarpemerintah atau government to government (G2G). Ia pun menyebut skema lain, seperti kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta juga masuk dalam opsi kajian.

"Jadi ada konsep-konsep itu, nah ini belum kita bahas nih. Ini sektor ini belum kita bahas. Begitu go nuklir kita pastikan itu," tuturnya.