Penjualan Lesu, Petinggi Suzuki 'Curhat' ke Menperin di Osaka

OSAKA, Investortrust.id – Petinggi Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki, menyampaikan keluhan secara langsung kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pertemuan  yang berlangsung di Paviliun Indonesia pada ajang World Expo 2025 di Osaka, Jepang, Kamis (11/7/2025).

Petinggi Suzuki tersebut, seperti dikutip dari laman Kemenperin.go.id, Sabtu (12/7/2025) menyoroti performa produk unggulan mereka seperti Suzuki Carry yang kini menghadapi tantangan besar di pasar domestik. Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa lesunya pasar dapat berdampak lebih jauh terhadap operasional perusahaan, namun menegaskan bahwa Suzuki tetap berkomitmen untuk mendukung pasar Indonesia dan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menanggapi curhat tersebut, Menperin Agus Gumiwang menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi sejumlah kebijakan untuk mendorong kembali permintaan kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Langkah-langkah tersebut termasuk mendorong pembelian kendaraan oleh pemerintah daerah serta pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi konsumen utama kendaraan niaga ringan.

“Saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” ujar Menperin usai pertemuan tersebut.

Permintaan Menperin itu disambut positif tidak hanya oleh Suzuki, tetapi juga oleh dua prinsipal otomotif Jepang lainnya—Toyota dan Daihatsu. Ketiga perusahaan menyatakan komitmen mereka untuk menjaga harga kendaraan tetap stabil dan tidak melakukan PHK meskipun tantangan ekonomi global terus membayangi.

Baca Juga

Toyota Minta Indonesia Relaksasi Aturan TKDN Kendaraan Hybrid

Selain itu, pihak Toyota Motor Corporation turut menyampaikan aspirasi kepada Menperin terkait aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. Toyota meminta adanya relaksasi regulasi TKDN guna mempercepat adopsi kendaraan elektrifikasi dan menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Beberapa varian hybrid mereka seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross saat ini telah memiliki kandungan lokal di atas 40%, namun Toyota berharap pemerintah dapat memberikan fleksibilitas dalam kebijakan tersebut.

Menperin menyambut baik usulan itu dan menyatakan bahwa pemerintah akan mempelajarinya secara selektif. “Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global,” ujar Agus.

Ia juga menegaskan bahwa program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan tetap dilanjutkan hingga tahun 2031 sebagai langkah untuk menjaga keterjangkauan kendaraan dan mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan secara bertahap.

Dalam catatan Kementerian Perindustrian, industri kendaraan bermotor Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Segmen kendaraan roda 4 saat ini didukung oleh 32 pabrikan dengan kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun dan menyerap 69.390 tenaga kerja. Sementara itu, segmen kendaraan roda 2 dan 3 memiliki kapasitas produksi 10,72 juta unit per tahun dan menyerap 30.310 tenaga kerja.

Hingga periode Januari–Mei 2025, produksi kendaraan roda 4 tercatat sebanyak 459 ribu unit dengan penjualan domestik 316 ribu unit dan ekspor CBU mencapai 192 ribu unit. Untuk roda 2 dan 3, tercatat produksi sebanyak 3,37 juta unit, dengan penjualan 3,1 juta unit dan ekspor 268 ribu unit.

Menperin menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan prinsipal otomotif, terutama di tengah dinamika global dan transisi menuju industri kendaraan elektrifikasi. “Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” pungkasnya.