Pemerintah Siapkan Implementasi Penanganan Truk ODOL
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Pemerintah tengah menyusun rencana aksi terkait implementasi penanganan truk over dimension over loading (ODOL). Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Yusuf Nugroho mengatakan terdapat sembilan aspek penguatan untuk optimalisasi penanganan ODOL.
"Pertama, dibutuhkan namanya integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik," kata Yusuf dalam sebuah diskusi, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya melalui sistem integrasi tersebut maka akan lebih meningkatkan akurasi dalam pendataan angkutan barang. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap kepatuhan dari penyelenggaraan angkutan barang itu sendiri.
"Dengan sistem tersebut juga berdampak terhadap potensi menekan potensi adanya isu pungli itu yang salah satunya juga sehingga tidak terjadi lagi contact person to person dalam penentuan anda patuh atau tidak patuh, anda diberikan sanksi atau tidak diberikan sanksi secara sistem ini nanti sudah keakurasianya akan lebih baik tidak berdasarkan subjektif dari seseorang," jelasnya.
Kemudian aspek yang kedua terkait dengan pengawasan, pencatatan, penindakan, dan penghapusan pungli. Ketiga, pengetatan dan pengaturan kelas jalan dalam rangka untuk meningkatkan optimalisasi terhadap kemanfaatan teknologi kendaraan yang saat ini sudah ada.
Aspek keempat yaitu peningkatan daya saing distribusi logistik. Aspek kelima pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang dan pengelola kawasan industri yang menerapkan atau melanggar zero ODOL.
"(Aspek keenam) kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan zero ODOL terhadap perekonomian, biaya logistik," ujarnya.
Aspek ketujuh yakni penguatan ketenagakerjaan. Menurut Yusuf aspek tersebut menjadi salah satu aspek penting mengingat perlindungan profesi pengemudi diperlukan.
"Dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi antaranya melalui standarisasi upah pengemudi angkutan barang sebagaimana UMP maupun UMK maupun sejahtera lainnya," ucapnya.
Aspek kedelapan penguatan dari sisi harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penindakan zero ODOL. Terakhir aspek penguatan dari sisi kelembagaan melalui pembentukan komite kerja percepatan pengembangan konektivitas nasional sebagai delivery unit lintas sektor untuk percepatan pengembangan konektivitas di seluruh moda transportasi termasuk logistik.
"Ini semua dikomandoi oleh kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ungkapnya.