Pertamina NRE Kaji Studi Kelayakan Pembangunan Pembangkit Nuklir

JAKARTA, investortrust.id - PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) sebagai subholding power & new renewable energy siap berkontribusi untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Untuk itu, perseroan tengah menjajaki membuat studi sejalan program pemerintah yang menargetkan 500 megawatt (MWT) listrik dari nuklir sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. 

"Kalau nuklir kita mengantisipasi juga, kita sebagai BUMN ingin berkontribusi untuk listrik, kita juga mulai aktif minimal bisa melakukan studi, survei, melihat juga ekosistemnya seperti apa," kata CEO PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) John Anis saat bertemu dengan media di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Baca Juga

Pertamina NRE Siap Berkontribusi pada Proyek PLTN di Sumatera dan Kalimantan

John mengatakan, Pertamina NRE membuka peluang kerja sama dengan pihak mana pun, termasuk dari luar negeri, seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, dan negara lainnya.

"Itu harus kita lihat apakah Rusia, apakah China, apakah AS, apakah Prancis, apakah Kanada, ya kita lihat lah semuanya, kita pelajari yang terbaik nanti kita bisa berkontribusi seperti apa, jadi kita menyiapkan diri saat nanti pemerintah ingin melibatkan kita. Kalau diberi kesempatan, ya kita akan memberikan terbaik," kata John Anis.

Dia menilai, potensi energi nuklir ke depan sangat baik dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian. "Kayak di Prancis sudah lama enggak pernah ada masalah, di Kuala Lumpur baik, di AS juga enggak ada isu, tetapi tetap harus hati-hati," kata dia.

Meski demikian, kata Anis, saat ini belum ada cadangan pembangkit nuklir di Indonesia yang sudah terbukti dan teruji. "Sebenarnya yang proven belum ada," kata dia.

Di sisi lain John mengatakan, Pertamina NRE menyoroti regulasi PLTN di Indonesia, termasuk dari sisi keamanan. "Namun, yang penting sebenarnya regulasinya termasuk safety-nya, itu kan masih digarap, itu harus selesai, jadi regulasinya itu harus clear supaya kita jelas," kata John.

  
Pemerintah tengah mengembangkan PLTN untuk mewujudkan ketahanan energi menuju net zero emission (NZE) 2060. Adapun sebagai langkah awal, dibentuk Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Baca Juga

Prabowo ke Rusia Bukan Bahas Nuklir, PLTN Indonesia Masih Tunggu Sinyal Perpres

Kendati demikian, terdapat perubahan terkait pembentukan NEPIO setelah Kementerian ESDM berdiskusi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Sebab Kemensetneg meminta agar pembentukan pelaksana program energi nuklir berbentuk peraturan presiden (perpres), bukan keputusan presiden (kepres) sebagaimana yang telah dirancang selama ini.

Dalam RUPTL 2025-2034, pembangunan PLTN direncanakan berkapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW). Dari porsi tersebut, 250 megawatt (MW) akan dibangun di Kalimantan Barat dan 250 MW dibangun di Sumatera. Konstruksi PLTN akan dimulai pada 2027 dan ditargetkan beroperasi secara komersil antara 2032 atau 2033

"Jadi di sistem Sumatera dan sistem Kalimantan. Jadi bisa saja itu di sekitar Sumatera Utara, Sumatera dekat-dekat Kepri (Kepulauan Riau), jadi ada di sekitar Babel (Bangka Belitung) dan Kalimantan barat," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).