Usulkan LPG Subsidi Satu Harga, Bahlil: Agar Tidak Ada 'Gerakan' Tambahan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penerapan LPG satu harga untuk produk subsidi, yaitu LPG 3 kg. Hal ini dimaksudkan agar pemberian subsidi bisa tepat sasaran.
Dia menerangkan, selama ini harga LPG 3 kg di setiap daerah berbeda-beda, sehingga berpotensi terjadi kebocoran subsidi LPG 3 kg. Dengan demikian, masyarakat membeli produk subsidi tersebut dengan harga yang lebih mahal karena di-mark-up oleh pihak tertentu.
“Harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Rabu (2/7/2025).
Maka dari itu, pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Perpres No. 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.
Baca Juga
Sentil Permainan Harga LPG 3 Kg, Bahlil: Saya Sebagai Mantan Orang Miskin Tak Rela
“Ini untuk LPG perpresnya kami lagi bahas, kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi,” tegas mantan Menteri Investasi tersebut.
Bahlil mengungkapkan, negara telah menggelontorkan dana sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun untuk subsidi kepada masyarakat. Maka dari itu, jika terjadi penyelewengan harga, maka upaya negara untuk meringankan beban masyarakat menjadi terasa sia-sia karena harga LPG tetap mahal.
“Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” ujar Bahlil.
Untuk volume LPG subsidi tabung 3 kg, Bahlil mengusulkan sebesar 8,31 juta metrik ton di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Volume tersebut sedikit lebih rendah dari outlook 2025 yang diperkirakan mencapai 8,36 juta metrik ton dan lebih tinggi dari yang dipatok APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton.

