Sentil Permainan Harga LPG 3 Kg, Bahlil: Saya Sebagai Mantan Orang Miskin Tak Rela
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadilia menyoroti masalah distribusi dan subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia mengaku kesal dengan permainan harga yang justru memberatkan masyarakat.
Harga resmi LPG subsidi yang seharusnya hanya Rp 4.250 per kilogram atau Rp 12.750 per tabung, ternyata banyak yang dijual di atas Rp 25.000 per tabung. Bahlil menyebut, ada indikasi kuat bahwa LPG bersubsidi disalahgunakan dan dioplos untuk dijual kembali ke industri.
“Kita ini mengambil harga rakyat, suruh rakyat bayar Rp 30.000. Ya saya sebagai mantan orang miskin dan dibesarkan dalam keluarga yang susah tidak rela ini terjadi,” tegas dia dalam acara "Indonesia Economic Summit 2025" di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Baca Juga
Cegah Ketergantungan LPG Impor, Pembangunan Jargas Jadi Solusi
Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut bahwa subsidi LPG yang dikeluarkan pemerintah juga sangat besar. Setiap tahun anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 80 hingga Rp 87 triliun. Namun, sistem distribusi yang tidak efektif menyebabkan harga LPG bersubsidi di masyarakat menjadi tidak terkendali.
“Saya jujur dalam forum ini, begitu saya masuk jadi menteri ESDM, saya kaget. Saya kan menteri yang berlatarbelakang orang susah. Saya kan pernah waktu sekolah dikasih makan oleh negara lewat dana subsidi. Untuk subsidi LPG setiap tahun itu tidak kurang dari Rp 80 triliun,” bebernya.
Baca Juga
Bahlil mengatakan, dengan konsumsi nasional 8,3 juta ton per tahun, ketergantungan pada impor sangat tinggi karena produksi dalam negeri hanya sekitar 1,4 hingga 1,6 juta ton per tahun. “Kita ini impor LPG kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton per tahun. Jadi memang impor kita cukup banyak sekali,” ujar dia.
Menurutnya, ada beberapa penyimpangan yang membuat anggaran subsidi tidak tepat sasaran. Misalnya, pengisian tabung LPG yang tidak penuh, mark-up harga yang besar, hingga praktik pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung 12 kg untuk dijual ke industri dan restoran.
Untuk itu, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi dan mempercepat pengembangan jaringan gas (jargas) sebagai alternatif. “Kalau tidak kita bangun jargas, kita tidak akan lepas dari ketergantungan impor,” pungkasnya. (C-13)