Pemerintah Siapkan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi bagi profesi wartawan.
Menurut pria yang akrab disapa Ara ini, jumlah unit rumah untuk pekerja media sudah dialokasikan. "Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 (unit)," ujar Ara saat ditemui usai hadir dalam acara open house atau gelar griya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada momen Idulfitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 hari kedua di Jalan Widya Chandra V Nomor 27, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).
Ara menjelaskan, pemerintah tidak ingin ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak berkualitas. Selain profesi wartawan, Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit bagi petani, 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.
Kemudian, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, prajurit TNI AD kurang lebih 5.000, dan 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian. Secara total alokasi rumah subsidi nantinya sebanyak 220.000 unit.
Baca Juga
Menurut Ara, alokasi rumah subsidi untuk masing-masing kelompok masyarakat penting dilakukan guna memberi kepastian kepada pengembang dan konsumen.
"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Ara.
Lebih lanjut, Ara menyebut, Kementerian PKP akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.
"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.
Ara menambahkan, rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga
Pengembang Perumahan "Curhat" ke DPR, Wakil Ketua BAM DPR: Ada Kesewenang-wenangan