Bos KAI Buka Suara soal Efisiensi Berimbas pada Keselamatan Perlintasan KA
JAKARTA, investortrust.id – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo menyatakan, efisiensi anggaran pemerintah sangat berpengaruh pada keselamatan perlintasan sebidang kereta api (KA).
“Fenomena sekarang ini, ternyata banyak efisiensi (anggaran), itu kadang-kadang penjaga perlintasan itu honornya diberhentikan. Mereka itu (perlintasan sebidang) kalau tidak ada penjaganya ya ditutup saja, karena tanggung jawabnya (penjaga perlintasan KA di daerah) ada di pemprov atau pemda,” ungkap Didiek saat konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Baca Juga
Diketahui, pemangkasan anggaran tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Seperti diketahui, anggaran Kementerian Perhubungan 2025 telah dihemat hingga Rp 17,725 triliun dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebesar Rp 31,45 triliun. Sedangkan, anggaran Kementerian BUMN 2025 hanya sekitar Rp 161,97 miliar dari semula Rp 277,49 miliar.
Dalam rapat komisi V DPR, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025.
''Pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp 17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub,'' kata Dudy beberapa waktu lalu.
Baca Juga
KAI Commuter Ubah Pola Operasi Imbas Pembangunan Stasiun Tanah Abang
Terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggaran yang semula sebesar Rp 277,49 miliar itu akan dialokasikan ke dua program utama, yakni pengembangan dan pengawasan BUMN, serta dukungan manajemen. “Itu terdiri dari Rp 80 miliar untuk program pengembangan dan pengawasan BUMN, dan Rp 197,4 miliar untuk dukungan manajemen,” ujar dia.
Dikatakan Erick, pihaknya akan mengikuti kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Namun, dirinya tak menampik bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN efektifnya minimal Rp 215,3 miliar pada tahun 2025.
“Kemarin (Rabu, 12 Februari 2025) siang, kami mencoba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100%, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada,” tutur Erick.