Jurus Bahlil agar Prabowo Restui Danantara Danai Hilirisasi Rp 10.091 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadilia berharap, sebagian proyek Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat digunakan untuk investasi hilirisasi di Indonesia yang membutuhkan uang US$ 618 miliar atau Rp 10.091 triliun hingga 2040.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara "Indonesia Economic Summit 2025" di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (19/2/2025). Ia menyebut, pihaknya telah mengirimkan proposal kepada Presiden Prabowo Subianto untuk rencana tersebut.
“Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa tanggal 24 (Februari), akan meresmikan satu lembaga baru yang namanya Danantara. Beberapa BUMN (badan usaha milik negara) semua fokus di sana, yang insyaallah mudah-mudahan saja proposal kami, Bapak Presiden menyetujui bahwa sebagian Danantara dananya dipakai untuk membiayai investasi hilirisasi di Indonesia,” ujar Bahlil yang juga ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi.
Baca Juga
Pemerintah Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi dan Energi Rp 2.016 Triliun
Diketahui, pemerintah tengah berupaya mendorong hilirisasi sebagai bagian menciptakan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan hilirisasi, bahan mentah yang sebelumnya diekspor, dapat diproses di dalam negeri sehingga memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Lebih lanjut, berdasarkan masterplan yang telah disusun, Bahlil menyebut bahwa investasi hilirisasi hingga 2040 diperkirakan membutuhkan dana US$ 618 miliar atau Rp 10.091 triliun (kurs Rp 16.330 per dolar AS). Dana tersebut untuk pengembangan hilirisasi pada 28 komoditas, termasuk sektor kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan, serta pertambangan dan gas. “Jadi, kita betul-betul fokus memberikan nilai tambah dalam negeri,” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Bahlil turut menyoroti bahwa saat ini justru banyak pelaku usaha asing yang memperoleh manfaat besar dari hilirisasi. Hal ini dikarenakan investasi dan teknologi yang digunakan masih banyak berasal dari bank dan perusahaan luar negeri.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menilai, perbankan nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dapat berperan lebih aktif dalam pembiayaan hilirisasi. Dengan kerja sama bank nasional dan bank asing, diharapkan modal untuk hilirisasi dapat lebih banyak dari dalam negeri.
Baca Juga
Hashim Djojohadikusumo Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Lebih dari 8%
Langkah ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produk domestik bruto (PDB), membuka lapangan kerja berkualitas, serta menaikkan upah minimum regional (UMR). Namun, Bahlil menegaskan bahwa pihak asing tidak boleh menjadi pemegang saham mayoritas dalam program hilirisasi di Indonesia.
“Mereka punya teknologi, mereka punya pasar. Kita sudah mulai berpikir, kita punya bahan baku, dan kita punya duit. Saya jujur saja, waktu jadi menteri Investasi itu, merayu FDI (foreign direct investment) memang agak ngos-ngosan karena seolah-olah kita dianggap negara yang butuh mereka, dan memang kita butuh. Kalau kita mempunyai kapital cukup, kita mempunyai bargaining position kuat, di sinilah kita bisa sama-sama untuk mengelola sumber daya alam kita,” katanya.
Atas pertimbangan ini, Bahlil berharap Presiden Prabowo dapat mengambil keputusan untuk mengalokasikan sebagian dana Danantara bagi investasi hilirisasi. "Kami kan menunjukkan dalam berbagai kesempatan kepada Bapak Presiden agar meminta pertimbangan untuk sebagian (dana) danantara itu bisa diinvestasikan dalam rangka menciptakan nilai tambah hilirisasi, karena ini untuk memberikan kedaulatan bagi kita dalam rangka memanfaatkan proses nilai tambah semua sumber daya alam kita di Indonesia," pungkasnya. (C-13)