Pemerintah Tawarkan 35 Proyek Hilirisasi dan Energi Rp 2.016 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi mengungkapkan, mereka telah menyiapkan 35 proyek yang bakal ditawarkan kepada para investor. Nilainya menembus US$ 123,8 miliar atau sekitar Rp 2.016 triliun.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, Satgas telah mengidentifikasi 35 proyek tersebut. Mereka sedang melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
“Jadi, dari Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar US$ 123,8 miliar,” ujar Yuliot Tanjung saat ditemui di Sekretariat Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/02/2025).
Baca Juga
Proyek Oleochemical
Dipaparkan oleh Yuliot, 35 proyek tersebut mencakup hilirisasi, ketahanan energi, dan juga pertanian. Untuk sektor hilirisasi akan ada proyek yang berbasis bahan baku mineral dan batu bara, serta hilirisasi dari minyak dan gas bumi (migas).
“Kemudian di sektor pertanian kita menyiapkan oleochemical. Kemudian yang di ketahanan energi, kami melihat kemungkinan percepatan bauran energi,” ujar dia.
Dia berharap, adanya persiapan proyek-proyek tersebut membantu pemerintah bisa segera memberikan penawaran yang baik kepada para investor potensial.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri ESDM yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bahlil Lahadalia menyebut, terdapat empat substansi dari diterbitkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Pertama adalah untuk segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal, lokasi-lokasi, dan sumber daya bahan baku. Ini baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian untuk dilakukan prioritas hilirisasi.
“Yang kedua adalah Satgas ini juga diperintahkan lewat Kepres merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan, agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau nonperbankan atau APBN,” ujar Bahlil.
Substansi yang ketiga adalah dalam rangka sinkronisasi terhadap persoalan kebijakan hilirisasi. Jangan sampai terjadi tumpang tindih yang menyangkut perizinan dan sejenisnya.
Keempat, lanjut Bahlil, Prabowo menginginkan kali ini betul-betul menjadi hilirisasi yang berkeadilan. Satgas pun diminta untuk memberikan laporan selambat-lambatnya enam bulan sekali, atau ketika dibutuhkan sewaktu-waktu.
“Satgas ini ketuanya adalah Menteri ESDM, wakil-wakil ketuanya itu adalah menteri investasi, menteri pertanahan, menteri kehutanan, menteri kelautan, dan menteri pertanian,” ujar Bahlil.