Kemenkomdigi Usul Tambah Anggaran Rp 9,69 Triliun untuk Bangun PDN Cikarang
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran Rp 9,69 triliun untuk 2025. Salah satu program prioritas yang sedang dikebut adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang yang menelan biaya Rp 280 miliar.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkomdigi Ismail dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (13/2/2025). Sebelumnya, Kemenkomdigi mengumumkan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun, atau sekitar 49,57% dari pagu anggaran 2025.
Baca Juga
Minta Akses Pusat Data Keuangan, Lembaga Pimpinan Elon Musk Panen Kecaman dan Gugatan
“Kami mohon dukungan Komisi I DPR untuk menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA (tahun anggaran) 2025 ini, termasuk luncuran tambahan anggaran sumber dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp 280 miliar untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang yang segera disampaikan kepada menteri keuangan,” jelas dia.
Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan bahwa anggaran tambahan juga diperlukan untuk biaya operasional, perawatan infrastruktur, dan menunjang program-program lainnya yang akan mendukung Asta Cita. Salah satu yang ditekankan adalah pemerataan internet, pengawasan ruang digital, dan publikasi. "Tujuannya guna memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik," tutur dia.
Kemenkomdigi merencanakan empat PDN di IKN, Labuan Bajo, Batam, dan Cikarang. Namun, hanya PDN Cikarang yang sudah memasuki tahap final, sementara PDN Batam batal lantaran tidak ada perpanjangan kontrak kerja sama dengan Korea Selatan.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, kebutuhan PDN memang cukup mendesak. Selain itu, ia menyebutkan idealnya harus ada satu lagi PDN untuk back-up.
"Jika satu PDN ada di Cikarang, maka kita butuh satu lagi sebagai back up di lokasi berbeda, bagusnya memang beda pulau agar jika ada bencana alam, PDN tetap berfungsi," jelas Heru dalam pesan singkat kepada investortrust.id.
Heru menyebut, meski mengalami efisiensi anggaran, Kemenkomdigi diharapkan mencari mitra lain untuk berinvestasi atau menyewa dari perusahaan penyedia pusat data terpercaya. "Sebab, jika hanya ada (satu) PDN tanpa back-up, menyitir apa yang pernah disampaikan menkomdigi saat menjadi ketua Komisi I DPR, data tanpa back-up ya sebuah kebodohan," pungkas Heru. (C-13)