Minta Akses Pusat Data Keuangan, Lembaga Pimpinan Elon Musk Panen Kecaman dan Gugatan
WASHINGTON DC, Investortrust.id - Pada Sabtu 8 Februari 2025, Hakim Distrik AS Paul A Engelmayer mengeluarkan perintah awal untuk menghentikan Department of Government Efficiency (DOGE) pimpinan Elon Musk untuk mengakses catatan Departemen Keuangan yang berisi informasi sensitif wajib pajak warga Amerika Serikat.
DOGE yang dinakhodai oleh Elon Musk memang telah mengundang cibiran hingga kecaman. Musk sejatinya ingin melakukan penghematan anggaran pemerintah AS lewat DOGE. Namun di tengah upayanya itu ia meminta akses data para wajib pajak, termasuk dana jaminan sosial hingga rekening nasabah di Amerika Serikat.
Langkah ini dinilai sebagai inkonstitusional, dan menimbulkan kekhawatiran kebocoran dan penyalahgunaan data-data sensitif warga negara AS.
Sebelumnya 19 Jaksa Agung dari Partai Demokrat menggugat Donald Trump untuk menghentikan Department of Government Efficiency (DOGE) milik Elon Musk dari mengakses catatan Departemen Keuangan yang berisi informasi sensitif wajib pajak, seperti Nomor Jaminan Sosial dan nomor rekening bank jutaan warga Amerika.
Dilaporkan Time Magazine, kasus yang diajukan di New York City ini menuduh bahwa keputusan pemerintahan Trump untuk memberikan akses kepada Musk dan tim DOGE-nya ke sistem pembayaran pusat Departemen Keuangan adalah pelanggaran terhadap hukum federal.
Dalam putusannya, Engelmayer, yang dahulu ditunjuk Presiden Barack Obama, menyatakan bahwa siapa pun yang dilarang memiliki akses ke data sensitif sejak 20 Januari harus segera menghancurkan semua salinan materi yang diunduh dari sistem Departemen Keuangan.
Baca Juga
Hakim Batasi Akses Data Keuangan bagi Program Efisiensi Departemen DOGE Pimpinan Elon Musk
Adalah Jaksa Agung New York Letitia James, yang melakukan inisiatif mengajukan gugatan terhadap Trump. James seperti dikutip Blackenterprise.com, mengatakan bahwa akses Musk dan DOGE terhadap informasi sensitif menimbulkan masalah keamanan dan kemungkinan pembekuan ilegal terhadap dana federal.
"Kelompok yang tidak dipilih ini, yang dipimpin oleh orang terkaya di dunia, tidak berwenang memiliki informasi ini, dan mereka secara eksplisit mencari akses yang tidak sah ini untuk secara ilegal memblokir pembayaran yang diandalkan oleh jutaan warga Amerika—pembayaran untuk layanan kesehatan, perawatan anak, dan program penting lainnya," kata James dalam pesan video yang dirilis oleh kantornya pada Jumat 7 Februari 2025.
Dalam pernyataan tertulisnya pada 8 Februari, Letitia James juga menyoroti dampak pengambilalihan data sensitif oleh Musk terhadap warga Amerika di seluruh negeri.
"Sejak Elon Musk dan karyawan DOGE-nya mendapatkan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke data pribadi kami, detail rekening bank negara bagian, dan informasi sensitif lainnya, warga Amerika di seluruh negeri merasa ngeri. Selama seminggu terakhir, kantor saya telah menerima lebih dari seribu laporan dari warga New York yang takut mereka akan kehilangan privasi mereka dan pendanaan penting yang diandalkan komunitas mereka karena campur tangan Musk dan DOGE," ujarnya.
James juga menyampaikan bahwa keputusan pemerintahan Trump untuk memberikan akses ini kepada individu yang tidak berwenang adalah ilegal. “Dan pagi ini, pengadilan federal setuju. Saya telah mengatakan sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi: tidak ada yang berada di atas hukum. Sekarang, warga Amerika dapat yakin bahwa Musk—orang terkaya di dunia—dan teman-temannya tidak akan memiliki kendali bebas atas informasi pribadi mereka selama gugatan kami berlangsung," tegasnya.
Menurut gugatan tersebut, akses DOGE ke informasi pribadi wajib pajak melanggar hukum federal dan doktrin separation of powers dalam Konstitusi Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Scott Bessent juga dituduh mengubah kebijakan lama departemen dalam melindungi data sensitif untuk memberikan akses kepada Musk dan kroninya.
Baca Juga
"Keputusan ini gagal memperhitungkan kewajiban hukum untuk melindungi data tersebut dan mengabaikan harapan privasi penerima dana federal," yang mencakup negara bagian, veteran, pensiunan, dan wajib pajak, demikian bunyi gugatan tersebut.
Musk membela diri
Dalam kesempatan berbeda, seperti dilansir newsbytes.com, Minggu (9/2/2025), Elon Musk justru menuduh adanya penipuan besar-besaran dalam sistem pembayaran hak (entitlement payments) Departemen Keuangan Amerika Serikat, di tengah keputusan pelarangan sementara Department of Government Efficiency (DOGE) untuk mengakses data sensitif Departemen Keuangan.
Musk mengeklaim DOGE justru telah berhasil menemukan masalah dalam Sistem Pembayaran Departemen Keuangan. Ia menuduh lebih dari US$100 miliar per tahun dibayarkan kepada orang-orang yang tidak memiliki Nomor Jaminan Sosial (Social Security Number) atau nomor identitas sementara.
"Jika benar, ini sangat mencurigakan," tulis Musk di X (sebelumnya Twitter).
Ia lebih lanjut menuduh bahwa orang dalam di Departemen Keuangan telah melakukan penipuan dan kecurangan pada pembayaran tersebut, yang nilai kerugian negara ditaksir mencapai US$ 50 miliar per tahun. Ia pun menegaskan bahwa telah terjadi "penipuan yang jelas dan tidak terbantahkan."
Musk mengecam pejabat-pejabat Departemen Keuangan sebelumnya karena diduga menghalangi upaya untuk menyelidiki pengeluaran yang boros. "Tidak ada satu pun di manajemen Departemen Keuangan yang peduli sebelumnya," tulis Musk di X.
"Saya ingin memberikan kredit kepada pegawai tingkat bawah di Departemen Keuangan yang sudah ingin melakukan ini selama bertahun-tahun, tetapi selalu dihentikan oleh manajemen sebelumnya," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut Musk juga menyampaikan dukungannya pada Pengawasan dan Keamanan Keuangan yang lebih baik. Musk menekankan adanya kesepakatan antara DOGE dan Departemen Keuangan untuk meningkatkan pengawasan keuangan dengan mewajibkan penggunaan kode kategorisasi pembayaran untuk keperluan audit.
Ia mengatakan banyak transaksi saat ini tidak memiliki pengkodean tersebut, sehingga menyulitkan proses audit. Musk juga mendesak agar dokumentasi alasan pembayaran diwajibkan dalam catatan Departemen Keuangan.
Dalam aspek keamanan, ia mendorong penegakan yang lebih ketat terhadap daftar "Jangan Bayar" (Do-Not-Pay) untuk mencegah pembayaran yang bersifat penipuan dan menyarankan agar daftar tersebut diperbarui secara mingguan atau bahkan harian.