Bahlil Akui Sektor Industri Penerima Gas Murah Berpotensi Dikurangi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan mengurangi jumlah sektor industri yang menerima manfaat program harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah di tahun 2025.
Sebagaimana diketahui, program HGBT telah berakhir per 31 Desember 2024. Saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai kajian sebelum melanjutkan program tersebut di tahun 2025. Salah satunya terkait sektor industri mana saja yang bakal menjadi penerima manfaat.
“Ada kemungkinan (berkurang sektor industrinya). Kita lagi ada bahas, tapi belum final ya,” kata Bahlil saat ditemui di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Diketahui, tahun lalu ada tujuh sektor industri yang mendapatkan manfaat HGBT, yakni industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Ketujuh sektor industri tersebut bisa mendapatkan gas di bawah harga pasar, yakni senilai US$ 6 per MMBTU.
Baca Juga
Mau Perluas Pemanfaatan Program Harga Gas Murah? Tunggu Persetujuan Prabowo Dulu
Kendati demikian, Bahlil menyebut, saat ini pemerintah juga sedang mempertimbangkan kondisi perusahaan penerima manfaat HGBT. Apabila efisiensi investasi atau internal rate of return (IRR) sudah bagus, maka perusahaan tersebut tidak lagi berhak mendapatkan HGBT.
“Kami sekarang lagi evaluasi, sebab HGBT itu kan tujuannya adalah untuk memberikan sebuah nilai bisnis yang masuk. Nah kalau yang sudah masuk, yang IRR-nya sudah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT,” jelas Bahlil.
Sementara itu, para pelaku usaha meminta kepada pemerintah untuk segera membuat kepastian soal HGBT tahun 2025, mengingat hingga saat ini masih belum ada kejelasan terkait kelanjutan program tersebut. Mereka berharap pemerintah sudah membuat keputusan sebelum masuk bulan Ramadhan 2025.
“Ya (pelaku usaha) memohon, kita pertimbangkan permohonan itu. Lebih cepat lebih baik lah ya,” ujar Bahlil saat ditanya soal kapan pemerintah bakal memberi kepastian soal kelanjutan program HGBT ini.

