Industri Minta Kepastian Pasokan Gas Murah, Harga Gas Mahal Tekan Daya Saing Manufaktur
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Kalangan industri kembali menyuarakan keluhan atas tingginya harga gas bumi yang dinilai menekan daya saing sektor manufaktur. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, mengungkapkan bahwa realisasi alokasi gas industri tertentu (AGIT) dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US$7 per MMBTU baru mencapai sekitar 60%.
“Hal ini berdampak langsung pada daya saing industri, karena 40% sisanya harus dibayar dengan harga US$15,3 per MMBTU. Secara rata-rata, harga gas yang kami bayarkan mencapai US$10,3 per MMBTU atau sekitar 147% dari HGBT,” ujar Yustinus kepada investortrust.id, Kamis (9/10/2025).
Ia menegaskan, pemerintah perlu segera mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K dan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 agar industri memperoleh kepastian terhadap pasokan dan harga gas bumi.
Baca Juga
Mengekor Minyak, Harga Gas Akan Naik Jadi 'Segini' Imbas Konflik Israel-Iran
“Kami berharap ada kepastian yang rigid atas pasokan serta harga gas bumi yang kompetitif bagi industri manufaktur demi keberlangsungan tenaga kerja dan keyakinan investor terhadap komitmen pemerintah,” tambahnya.
Pandangan senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto. Belum lama ini ia menuturkan, sektor industri keramik masih menghadapi kendala serupa terkait keterbatasan pasokan gas murah. Hingga kini, realisasi HGBT senilai US$6–7 per MMBTU juga baru sekitar 60%.
Menurut Edy, sekitar 50–60% wilayah industri masih mengalami pembatasan alokasi gas, sehingga pelaku industri harus membeli gas dengan harga jauh lebih mahal, yakni US$16–17 per MMBTU. “Kami berharap pemerintah dapat merealisasikan pasokan gas murah untuk sektor manufaktur secara maksimal hingga 85%,” ujarnya.
Edy juga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) pada gas bumi, seperti yang diberlakukan di sektor batu bara. “Selain soal izin impor, kami juga menyoroti ekspor gas. Mungkin kebijakan seperti DMO bisa diterapkan agar pasokan gas dalam negeri lebih terjamin,” imbuhnya.