Menteri PU Pastikan Lelang Gedung Legislatif – Yudikatif di IKN Mulai Kuartal I-2025
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo memastikan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibukota Nusantara (IKN) akan mulai dilelang pada kuartal I-2025 mendatang. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).
“Ya, harusnya Q1 (2025) lah (lelang gedung legislatif-yudikatif). Tapi kan saya sudah ngomong semua anggaran (PU) di ‘bintang’ menunggu review dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Menteri Dody.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2025 mendatang.
''Sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo. Timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. 2025, saya sudah koordinasi dengan MenPAN tentang kepastian kepindahan awal dari ASN. Kalau (perpindahan ASN) itu memang jadi, yang harus dilakukan, (pembangunan) ekosistem pada 2025,'' ungkap Basuki beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Otorita IKN Sebut Gedung Legislatif dan Yudikatif Bakal Rampung Tahun 2028
Basuki menambahkan, perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk ASN akan selesai pada Desember 2024. Sedangkan untuk hunian, saat ini sudah ada 47 tower yang diselesaikan. Selain itu Basuki juga menyebut sudah ada ekosistem pendukung seperti kafe dan rumah makan.
''Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua. Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,'' beber dia.
Menurut Basuki, kepindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap mulai 2025 hingga 2028. Adapun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ditargetkan rampung beserta kantor untuk lembaga Yudikatif dan Legislatif.
''Sampai dengan 2028 untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, termasuk huniannya sesuai perintah bapak Presiden yang saya harus selesaikan,'' ucap dia.
Terkait hunian untuk menteri, karena ada penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih maka jumlah unitnya pun akan disesuaikan dengan penambahan menjadi 48 unit dari 36 unit yang sudah dibangun.
''Tentunya dengan kementerian tambah 48, yang siap 36 sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju (Kabinet Mantan Presiden Joko Widodo). Kalau Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin,'' pungkasnya.