Menteri BUMN Harap Ada Regulasi yang Mempercepat Penyaluran 800 Ribu Rumah FLPP
DEPOK, investortrust.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengharapkan ada regulasi yang dapat menyokong penyaluran 800.000 unit rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi di tahun 2025.
''Tentu kami sebagai Kementerian BUMN memang banyak sekali beberapa pemikiran yang selama ini kita coba dorong, tapi isunya salah satu yang paling berat adalah regulasi. Di mana, kalau BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800.000 rumah (subsidi) secara supporting untuk finansial,'' kata Erick saat ditemui di Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana menambah target penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema FLPP sebanyak 800.000 unit rumah di 2025 mendatang.
“Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan,” kara Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (26/11/2024).
Baca Juga
BP Tapera Telah Salurkan 151.902 Rumah FLPP Senilai Rp 18,56 Triliun hingga Kuartal III-2024
Ia mengatakan, penambahan kuota tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau.
“Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau,” ujar Ara.
Baca Juga
Dorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah Miliki Rumah, Bank Mandiri Optimalkan Penyaluran FLPP
Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.
“Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP. Sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat,” kata Menteri Ara.