Kolaborasi, Menkop dan Mentrans Akan Kembangan 153 Daerah Transmigrasi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi bersama Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah berencana menjalin kolaborasi untuk mengembangkan perekonomian di kawasan atau daerah transmigrasi. Kolaborasi itu akan mencakup 153 kawasan transmigrasi yang dihuni 9,1 juta jiwa.
“Komitmen bersama dua kementerian ini didasari kondisi ekonomi di kawasan transmigrasi yang relatif tertinggal dan sulit berkembang karena berbagai keterbatasan,” kata Budi Arie Setiadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Menurut Budi Arie, salah satu opsi paling tepat untuk mengembangkan kawasan transmigrasi adalah membangun atau mendirikan koperasi. Dengan cara ini, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi sehingga peluang untuk lebih sejahtera akan semakin besar.
Melalui wadah koperasi, kata Budi, berbagai program pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai anggota koperasi akan semakin mudah. Terlebih mayoritas mata pencaharian penduduk di wilayah transmigrasi adalah petani. Hal ini sinkron dengan rencana kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.
Baca Juga
Menkop Budi Arie Paparkan 12 Program Prioritas Tahun 2025, Dukung Asta Cita Prabowo
"Kalau bisa, di tiap kawasan transmigrasi terbentuk badan usaha koperasi. Ketika nanti sudah berbadan usaha koperasi, kami di Kementerian Koperasi memungkinkan untuk berkolaborasi. Koperasi pemasaran di daerah-daerah transmigrasi itu saya rasa perlu (dibangun)," ujar dia.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Transmigrasi, saat ini jumlah transmigran di seluruh Indonesia sekitar 9,1 juta jiwa, meliputi 2,1 juta kepala keluarga (KK) yang tersebar di 153 kawasan transmigran. Rata-rata kepemilikan lahan oleh satu keluarga transmigran sekitar 2 ha yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian.
Menkop Budi Arie mengungkapkan, salah satu bentuk sinergi yang paling strategis untuk segera diwujudkan yaitu penyaluran pupuk. Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi melalui agen atau dealer, namun langsung ke penerima manfaat seperti Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Oleh sebab itu, Gapoktan harus segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen.
"Kalau kita bisa bantu (penyaluran) itu kan sudah lumayan sekali membantu teman-teman transmigran, terutama di kawasan Indonesia timur untuk pupuknya, untuk pemasaran nanti kita pikirkan bagaimana strateginya," tutur dia.
Budi Arie juga menekankan, keberadaan koperasi di kawasan transmigrasi akan sangat membantu para petani untuk lebih memudahkan pemasaran produknya. Di sisi lain, koperasi dapat menjadi offtaker komoditas unggulan di setiap wilayah transmigrasi.
Manfaat lain yang bisa diperoleh koperasi di kawasan transmigrasi, menurut Menkop, adalah kemudahan dalam mengakses pembiayaan untuk modal kerja koperasi. Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap mendukung pembiayaan kepada koperasi, terutama di kawasan transmigrasi apabila dibutuhkan.
"Kami ada LPDB, nanti bisa support juga untuk pembiayaan, termasuk kredit usaha tani. Saya rasa kalau transmigran lebih jelas orangnya, tanahnya juga jelas dan offtaker-nya jelas," tandas Budi Arie.
Kesulitan Pasarkan Produk
Sementara itu, Mentras Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara membenarkan bahwa salah satu kendala utama yang dialami para transmigran adalah kesulitan memasarkan produk, seperti produk pertanian.
Itu sebabnya, kata dia, dibutuhkan peran offtaker yang dapat menyerap semua produk pertanian dari para transmigran sehingga saat panen raya mereka tidak kesulitan menjual.
"Kemarin kami ke Papua, ternyata banyak persoalan terutama di beberapa kawasan transmigrasi, mereka kesulitan memasarkan produknya. Saat kami ke Merauke, kawasan transmigrasi, ternyata persoalannya juga sama," kata Iftitah.
Baca Juga
Pertamina Raih Penghargaan Atas Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Transmigrasi
Mentrans menilai salah satu offtaker yang paling tepat menjembatani permasalahan di kawasan transmigrasi adalah koperasi. Dia berharap rencana kolaborasi antara Kemenkop dan Kementrans segera terealisasi sehingga mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
"Karena itu, kami mencoba bertemu dengan Menteri Koperasi (Budi Arie Setiadi) untuk membahas apa saja yang bisa kita sinergikan bersama terkait pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi seperti arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto)," papar Iftitah.
Hadir juga dalam audiensi di Kantor Kementerian Koperasi tersebut antara lain Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Plt Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Plt Sekjen Transmigrasi Danton Ginting Munthe, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.