Menko Pangan Sederhanakan Penyaluran Pupuk Subsidi, Arahan Langsung dari Mentan
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi kini telah disederhanakan. Hal ini dimaksudkan agar para petani bisa lebih cepat mendapat pupuk subsidi tersebut tanpa birokrasi yang berbelit.
Keputusan ini diambil setelah Zulkifli Hasan menggelar rapat dengan para stakeholder, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, hingga Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Selasa (12/11/2024).
"Baru saja kita rapat, kita pangkas (aturannya). Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian, nanti memutuskan SK-nya. Jadi tidak lagi nanti ada dari bupati, dari gubernur, dari kementerian lain. Tadi saya lihat ada delapan kementerian, bayangkan jadi rumit sekali gitu," kata Zulkifli Hasan, Selasa (12/11/2024).
Dijelaskan oleh pria yang akrab disapa Zulhas itu, nantinya dari Kementan cukup menyerahkan pupuk bersubsidi ini kepada Pupuk Indonesia. Selanjutnya, Pupuk Indonesia akan mengirimkan kepada Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan). Itulah yang akan diaudit dan dipertanggungjawabkan untuk nanti dibayar oleh Kemenkeu.
"Nah, Gapoktan bertanggung jawab sampai kepada petaninya karena Gapoktan paling di depan. Jadi kalau ada kesalahan penerima berarti data ada di Gapoktan. Jadi mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan Perpresnya," ujar Zulhas.
Disampaikan oleh Zulhas, Perpres tersebut ditargetkan selesai dalam rentang waktu satu bulan ke depan. Tetapi, akan didahului oleh aturan dari Kementerian Pertanian.
"Mestinya nanti Januari, Februari, dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi. Kira-kira itu intinya," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berharap agar pemangkasan aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini bisa semakin membantu para petani. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk menaikkan volume pupuk menjadi dua kali lipat.
"Kami mewakili pemerintah, bertanda tangan, membuat keputusan untuk distribusi pupuk. Kami serahkan ke PIHC, langsung direct ke Gapoktan. Sehingga sangat sederhana. Bayangkan kemarin keputusan kita di Januari, tetapi SK-nya baru selesai 50% di Juni. Yang korbannya adalah petani," sebut Amran.
