Pupuk Bersubsidi Masih Langka, Mentan Minta Dirut Pupuk Indonesia Pecat Anak Buahnya
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi untuk mencopot anak buahnya yang menghambat penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.
"Pak Dirut. Tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Nggak boleh ditawar. Cukup? Sudah," ujarnya dalam kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang diselenggarakan di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Pernyataan tersebut keluar dari mulut Amran setelah dirinya mendapatkan laporan dari para kepala desa yang desanya belum mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi. Padahal, kuota pupuk bersubsidi pada 2024 telah ditambah dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi 9,55 juta ton.
Selain itu, para petani seharusnya sudah tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena Hal ini surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai sejak Juli 2024.
Kemudian Amran juga memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alamsyah. Dia menanyakan alasan mengapa kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi meskipun kuotanya sudah ditambah.
"Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur?" tanya Amran kepada Rahmad.
Amran juga meminta Rahmad untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Dia meminta Rahmad untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terus berlanjut.
"Pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Coba dicek Pak Dirut, ini harus diselesaikan," tegasnya.
Sementara itu, ketika ditemui di sela-sela kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, Amran menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari tahu pokok persoalan terhambatnya penyaluran pupuk subsidi.
"Pokoknya gini, kita akan evaluasi dulu. Saya tadi sudah lapor ke Pak Mentan, hasil evaluasi kita laporkan, nanti setelah itu dilihat secara objektif yang salah siapa. Tadi itu kan baru sebutan spontanitas dari Kades. Ini kita juga lagi evaluasi distributor," ujarnya.
Terkait dengan permintaan Mentan untuk mencopot manajer yang membuat penyaluran pupuk bersubsidi terhambat, Rahmad mengaku siap melakukannya. Namun, pihaknya terlebih dahulu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, termasuk mengumpulkan keterangan dari para kepala desa.
"Saya sepakat yang salah harus dicopot. Nanti kita teliti lagi, masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tetapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," tuturnya.
Pernyataan tersebut keluar dari mulut Amran setelah dirinya mendapatkan laporan dari para kepala desa yang desanya belum mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi. Padahal, kuota pupuk bersubsidi pada 2024 telah ditambah dua kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi 9,55 juta ton.
Selain itu, para petani seharusnya sudah tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena Hal ini surat keputusan (SK) untuk penyaluran pupuk ke daerah sudah selesai sejak Juli 2024.
Kemudian Amran juga memanggil Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alamsyah. Dia menanyakan alasan mengapa kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi meskipun kuotanya sudah ditambah.
"Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur?" tanya Amran kepada Rahmad.
Amran juga meminta Rahmad untuk segera menghubungi para manajer distributor pupuk dan mengecek kondisi ini. Dia meminta Rahmad untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terus berlanjut.
"Pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Coba dicek Pak Dirut, ini harus diselesaikan," tegasnya.
Sementara itu, ketika ditemui di sela-sela kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, Amran menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari tahu pokok persoalan terhambatnya penyaluran pupuk subsidi.
"Pokoknya gini, kita akan evaluasi dulu. Saya tadi sudah lapor ke Pak Mentan, hasil evaluasi kita laporkan, nanti setelah itu dilihat secara objektif yang salah siapa. Tadi itu kan baru sebutan spontanitas dari Kades. Ini kita juga lagi evaluasi distributor," ujarnya.
Terkait dengan permintaan Mentan untuk mencopot manajer yang membuat penyaluran pupuk bersubsidi terhambat, Rahmad mengaku siap melakukannya. Namun, pihaknya terlebih dahulu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, termasuk mengumpulkan keterangan dari para kepala desa.
"Saya sepakat yang salah harus dicopot. Nanti kita teliti lagi, masukan-masukan dari kepala desa itu, apa yang terjadi. Tetapi saya sepakat kalau demi perbaikan tidak ada kompromi. Juga kita harus pastikan tadi masukan-masukan dari kepala desa sebetulnya persoalannya apa supaya tahu siapa yang salah," tuturnya.