Penyaluran Pupuk Bersubsidi Masih Kacau, Mentan Minta Kades Ikut Pantau

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta para kepala desa untuk aktif memantau penyaluran pupuk bersubsidi ke para petani agar swasembada pangan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi sesuai dengan target.

Seperti diketahui, Prabowo menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga empat juta hektar di akhir masa jabatannya.

Amran menyebut Prabowo telah menambah kuota pupuk subsidi 100% dari jumlah kuota di tahun sebelumnya, menjadi 9,55 juta untuk mencapai target tersebut. Namun, dirinya masih saja menerima keluhan terkait dengan kelangkaan atau kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Presiden telah menambah kuota 100%. Bukan 50%, tapi 100% seluruh Indonesia. Kedua, kemarin Pak Presiden juga telah memutihkan hutang petani dan nelayan yang macet. Itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Maka, (Persoalan pupuk) ini aku harus selesaikan," katanya saat meluncurkan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Baca Juga

Disinggung Bahlil soal Hilirisasi Batu Bara, Boy Thohir: Kita Studi ke Pupuk

Sebagai catatan, selain dihadiri oleh ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia, acara tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa pembelian pupuk subsidi hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja dan tak perlu lagi menggunakan Kartu Petani seperti sebelumnya. Selain itu, berdasarkan laporan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), pemerintah kabupaten/kota juga telah mengeluarkan Surat Keputusan pendistribusian pupuk subsidi kepada para distributor.

"Bapak/Ibu, sekarang tebus pupuk gunakan KTP. Kalau ada yang halangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup!" tegasnya.

Walaupun demikian, Amran tak menampik bahwa distribusi pupuk bersubsidi ke petani masih belum sesuai harapan. Masih ada celah yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari penyaluran pupuk bersubsidi.

"Nanti kita rumuskan, kita rumuskan yang termudah, itu yang kita lakukan. Nanti, karena aku dengar, banyak distributor titipan. Kemudian semena-mena. Kalau semena-mena, izinnya kita cabut,” ujarnya.

Sebelumnya, di hadapan Anggota Komisi IV DPR Amran menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi yang dijalankan selama ini keliru. Demikian halnya dengan penanganan sektor pertanian yang tak satu komando.

"Ada kekeliruan di pertanian ini akibat tidak satu komando. Salah satu contoh, pupuk bersubsidi kemarin tidak tersedia 50%. Pupuk untung Rp6 triliun, pegawainya untung nggak masalah, tapi petani seluruh Indonesia teriak," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Amran menjelaskan anggaran pupuk bersubsidi dipangkas habis sampai 50% di tahun 2024 menjadi hanya 4,73 juta ton dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 9,55 juta ton.  Setelah disinggungung berulang kali dalam rapat kabinet, volume anggaran pupuk bersubsidi pada 2024 ditambah menjadi 9,55 juta ton.

"Sekarang sudah ditambah 100%, sekarang terserap sudah 60%, suda nggak masalah. Tapi, ada kekeliruan. Dalam APBN, anggaran pupuk itu dalam rupiah, dolar, bukan quantum. Tanaman itu butuh quantum. Kelihatan sepele, tapi bikin masalah besar bagi pertanian," paparnya.