Jargas Kurang Laku, Porsi Pengguna LPG Subsidi di Setiap Kota Capai 95%
JAKARTA, investortrust.id - Pertamina Gas Negara (PGN) mengungkapkan salah satu faktor yang membuat lambatnya pertumbuhan program jaringan distribusi gas rumah tangga (Jargas) dikarenakan masyarakat masih nyaman menggunakan LPG bersubsidi (gas melon 3 kg). Bahkan pengguna LPG 3 kg disebut-sebut mencapai 95% di tiap kota.
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk, Rosa Permata Sari, memaklumi hal ini, mengingat harga jual LPG bersubsidi masih lebih murah ketimbang jargas. Tak mengherankan jika konsumsi LPG subsidi terus meningkat setiap tahunnya.
“Kami melakukan program overlay dengan rekan-rekan kami di Patra Niaga, jadi tahun ke tahun besaran volume LPG subsidi itu meningkat signifikan. Jadi asumsinya adalah di setiap kota itu 95% adalah (pengguna) LPG subsidi,” ungkap Rosa dalam acara FGD bertema Gotong Royong Membangun Jargas, yang digelar Investortrust di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Baca Juga
Bahlil Tetapkan Jargas Jadi Top 3 Program Prioritas di Subsektor Migas, Ini Alasannya
Berdasarkan data yang dipaparkan PGN, sebanyak 56% masyarakat tercatat masih nyaman menggunakan LPG. Sementara itu, sebanyak 17% masyarakat membandingkan harga jargas dengan LPG bersubsidi.
Meski minat masyarakat terhadap jargas saat ini masih rendah, Rosa menyampaikan bahwa PGN akan tetap berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur jargas ini.
“Kalau kita tidak sediakan infrastrukturnya tentu juga kita tidak bisa judge bahwa masyarakat ini kan tidak mau. Begitu kan ya? maka kami tetap komit untuk membangun infrastruktur,” ucap Rosa.
Maka dari itu, dia berharap agar para pemangku kepentingan (stakeholder) dapat bergotong royong dalam mengakselerasi pembangunan jargas ini. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan sejumlah insentif. Salah satunya terkait dengan harga jual agar jargas bisa bersaing dengan LPG bersubsidi.
Baca Juga
Proyek Jargas Bakal Gunakan Skema Lelang KPBU, PGN: Kami Siap!
“Yang pasti adalah masyarakat melihat bahwa daya belinya mereka dengan bisa membayar secara eceran itu lebih sesuai dengan LPG yang subsidi tadi. Padahal LPG subsidi itu yang diberikan oleh pemerintah besarannya jauh lebih besar dibandingkan pemerintah memberikan dalam bentuk gas pipa,” terang dia.
Terkait dengan harga jual ini, Rosa menyampaikan bahwa PGN sudah meminta kepada BPH Migas agar dihitung berdasarkan willingness to pay-nya dari masyarakat. Sehingga rata-ratanya bisa di sekitar Rp 10.000.
Adapun untuk mengakselerasi implementasi jargas ini, Rosa memandang bahwa perlu dibuat kebijakan di mana wilayah yang sudah terpasang jargas maka tidak lagi mendapat distribusi LPG subsidi.
“Kalau seandainya memang kita tarik LPG yang subsidi, tapi non-subsidinya sudah ada, kita yakin masyarakat itu tetap akan mendapatkan manfaat yang sesungguhnya, pemerintah juga mendapatkan perhitungan manfaat yang lebih akurat seperti itu. Nah ini yang kita perlu dorong bersama gitu,” kata Rosa.