Kemenhub Gandeng BUP Swasta Kelola 2 Pelabuhan Sulteng, Nilai Investasinya Capai Rp 5,31 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian konsesi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dengan dua badan usaha pelabuhan (BUP) swasta di Sulawesi Tengah (Sulteng). Perjanjian tersebut memiliki total nilai investasi sebesar Rp 5,31 triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt Antoni Arif Priadi merinci, dua BUP tersebut adalah PT Satya Amerta Havenport mengelola Pelabuhan Kolonedale dengan nilai investasi mencapai Rp 4,87 triliun untuk masa konsesi 35 tahun. Kemudian PT Samas Port yang mengelola Pelabuhan Teluk Palu dengan nilai investasi Rp 439,36 miliar untuk masa konsesi 30 tahun.
"Kedua Terminal Umum tersebut berada di wilayah Sulawesi Tengah dan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas serta kegiatan ekonomi lokal dan regional," kata Antoni dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (19/10/2024).
Antoni menggarisbawahi, investasi di kedua pelabuhan ini akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.
"Nilai investasi dan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari kedua perjanjian ini sangat besar. Hal ini bukan hanya akan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah," imbuhnya.
Dengan perjanjian konsesi ini, lanjut Antoni, PT Satya Amerta Havenport akan berkontribusi rata-rata sebesar Rp 64,88 miliar per tahun, sedangkan PT Samas Port akan menyumbang sekitar Rp 6,32 miliar per tahun dalam bentuk PNBP.
"Nilai investasi dan PNBP tersebut tentu saja sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, Penandatanganan Konsesi ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan serta menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan," tambah dia.
Antoni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan.
"Kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Saya berharap semua pihak terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik untuk masa depan transportasi maritim Indonesia," katanya.