PUPR Akui Realisasi Pemantapan Jalan Nasional hingga Kabupaten di Bawah Target
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, realisasi pemantapan atau pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota masih di bawah target.
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Nyoman Suaryana memaparkan, pemerintah telah membangun total panjang jalan nasional sekitar 527.000 kilometer (km) yang terdiri dari 47.000 km jalan nasional, 47.000 km jalan provinsi, dan 433.000 km jalan Kabupaten/Kota.
“Apabila dibandingkan dengan target kemantapan jalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, saat ini realisasi angka kemantapan jalan masih di bawah target, baik untuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota,” kata Nyoman di HK Tower, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Dia menyampaikan, jalan nasional baru mencapai kemantapan 94% dari target 97%. “Kemantapan jalan provinsi mencapai 70% dari target 75%, dan jalan Kabupaten/Kota baru mencapai 55% dari target 65%,” tambah Nyoman.
Nyoman juga tak menampik ada sejumlah tantangan lain yang akan dihadapi pemerintah ke depannya seperti penambahan panjang jalan Nasional yang ditargetkan mencapai 26.000 km dalam kurun waktu 20 tahun. Adapun hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.
Baca Juga
Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Banjir Rob, PUPR Rampungkan Penanganan Kawasan Belawan
“Hal itu tidak mudah untuk direalisasikan. Karena artinya rata-rata membutuhkan 1.300 km pembangunan jalan setiap tahun,” ungkap dia.
Namun demikian, apabila rencana pembangunan tersebut dapat dijalankan sesuai target maka tingkat kepadatan jalan terhadap luas wilayah dapat meningkat sekitar 1,01 km per 100 km persegi. “Dengan rencana tersebut, tingkat kepadatan jalan berhadap luas wilayah diharapkan meningkat dari 2,49 km per 100 km persegi menjadi 3,5 km per 100 km persegi di tahun 2040,” imbuh Nyoman.
Selain itu, menurut Nyoman, permasalahan yang sering dihadapi adalah pemeliharaan dan perbaikan jalan. “Di banyak wilayah, jalan rusak lebih cepat daripada kapasitas perbaikan dan pemeliharaan yang dapat dilakukan, terutama karena keterbatasan anggaran dan kurangnya data yang tepat mengenai kondisi real jalan,” ujar dia.
Seiring dengan itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha di bidang konstruksi untuk mempercepat pembangunan jalan guna mendorong aksesibilitas logistik maupun masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah.
Tak sampai di situ, Nyoman turut mengatakan, dengan perkembangan teknologi mutakhir saat ini para pelaku usaha dapat
“Kita perlu mengakselerasi pembangunan yang dilakukan dan tentunya diperlukan inovasi dalam aset manajemen dan penggunaan teknologi di bidang pembangunan. Melalui transformasi digital, suatu proses pembangunan yang memerlukan banyak langkah dapat disederhanakan menjadi beberapa atau bahkan satu langkah saja,” kata dia.
Menurut Nyoman, pemanfaatan transformasi digital sangat berpengaruh dalam pembangunan jalan, seperti peningkatan efisiensi proses pembangunan, meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur, memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan teknologi lainnya, mengurangi biaya, menciptakan adanya kesempatan baru, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna infrastruktur.
Berdasarkan catatan investortrust.id, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga
Baca Juga
Mayoritas Harga Patokan Ekspor Produk Pertambangan Naik Periode Oktober 2024
Menurutnya, anggaran tersebut diprioritaskan untuk program yang bersifat committed (prioritas kegiatan berkelanjutan), kegiatan yang bersifat kritis atau mendesak, dan kegiatan preservasi jalan dan jembatan guna mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan.
''Pagu indikatif tahun 2025 Ditjen Bina Marga sebesar Rp 32,31 triliun ini bersumber dari Rupiah Murni Rp 22,482 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 4,109 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 3,374 triliun, dan Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp 158 miliar,'' kata Rachman beberapa waktu lalu.
Rachman menambahkan, penggunaan alokasi pagu anggaran Ditjen Bina Marga sebesar Rp 32,312 triliun ini diprogramkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 3,189 triliun atau 6,77% dari total pagu indikatif Rp 75,63 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 30,123 triliun atau 93,23% dari total pagu indikatif.
“Lebih rinci untuk program infrastruktur konektivitas antara lain yaitu pembangunan jalan Rp 3,744 triliun, pembangunan jembatan Rp 4,693 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp 16,208 triliun, pembangunan jalan tol Rp 4,839 triliun, turbinwas dan cadangan penanganan bencana sebesar Rp 0,642 triliun,” ucap dia.
Rachman melanjutkan, rencana kegiatan target prioritas tahun 2025 untuk infrastruktur jalan senilai Rp 13 triliun ini guna konektivitas dan aksesibilitas pembangunan jalan sepanjang 104,88 km. Serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 1.642,06 km.
"Sedangkan untuk bidang jembatan dengan nilai Rp 5,78 triliun ini akan digunakan pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.662,42 meter. Preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394,10 kilometer," jelasnya.
Kemudian, lanjut Rachman, anggaran Ditjen Bina Marga tahun 2025 juga digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan nasional sebesar Rp 5,81 triliun antara lain jalan sepanjang 47.763 km, jembatan sepanjang 548.513 meter dan program padat karya.
"Untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 4,83 kilometer, senilai Rp 4,836 triliun antara lain, Serang – Panimbang (Loan), Semarang – Demak (Loan), Akses Pelabuhan Patimban (Loan), JTTS Betung – Jambi (PBBL), Jalan Tol IKN (Tol 3A-2 dan 3B-2) (RPM)," tandas dia.
Selanjutnya, Rachman memaparkan, anggaran juga untuk meningkatkan aksesibilitas flyover atau underpass sepanjang 142 meter yang dialokasikan sebesar Rp 49 juta. Di mana, alokasi anggaran tersebut digunakan untuk Flyover Sudirman di Sumatera Selatan dan Underpass Bitung di Banten.
''Serta untuk dukungan teknis senilai Rp 640 miliar antara lain fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat, cadangan bencana. Dan dukungan manajemen senilai Rp 2,19 triliun,'' tutup dia.