Kemenhub Akui Transportasi Publik Kabupaten/Kota Tak Berkembang Sejak 1965

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui, penyelenggaraan transportasi publik di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia belum mengalami perkembangan signifikan sejak 1965.

Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Kemenhub, Suharto menyatakan, kewajiban pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau telah diatur sejak Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan beleid terus diperbarui hingga saat ini, UU Nomor 22 Tahun 2009.

“Bahasanya sama, yaitu pemerintah wajib menyelenggarakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Hanya beda pasalnya, tapi substansinya sama,” kata Suharto dalam diskusi publik yang diselenggarakan Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, kata Suharto, perubahan regulasi tersebut belum diikuti oleh perkembangan signifikan di lapangan.

“Sejak 1965 hingga saat ini ternyata perubahannya tidak signifikan seperti apa yang diharapkan,” tegasnya.

Suharto menyebutkan, kondisi transportasi publik di luar Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari aspek keselamatan, kenyamanan, kepastian layanan, hingga tarif yang dinilai mahal oleh masyarakat.

“Selain Jakarta, di luar sana masih banyak yang tidak aman, tidak nyaman, tidak ada kepastian, dan juga tarifnya mahal,” terangnya.

Baca Juga

Pemerintah Tegaskan Komitmen Hadir dalam Pengembangan Transportasi Publik Nasional

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Kemenhub mulai melakukan reformasi angkutan umum pada 2021 melalui skema buy the service (BTS) di 14 kabupaten/kota sebagai proyek percontohan. Skema tersebut dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Menurut Suharto, hasil pilot project menunjukkan tingkat keterisian penumpang (load factor) mencapai 74% per 16 Desember 2025 dan biaya transportasi masyarakat mengalami penurunan dibandingkan sebelum penerapan skema tersebut.

Dalam paparannya, skema BTS berkontribusi menekan penggunaan kendaraan roda dua sepanjang 2024 di level 69% dan periode 2023 sebesar 72%. Sedangkan penggunaan kendaraan roda empat berhasil ditekan hingga 26% di periode 2024 dan periode 2023 sebesar 23%.

Namun, Suharto mengakui adopsi skema BTS oleh pemerintah daerah (pemda) masih terbatas. Hingga saat ini, baru 42 pemerintah daerah atau sekitar 8% dari total 514 kabupaten/kota yang menyelenggarakan skema serupa.

“Setelah tiga tahun seharusnya dilakukan hand over ke pemerintah daerah sesuai kewenangan, tetapi kenyataannya baru sebagian kecil yang melaksanakan,” ujar Suharto.

Sekadar informasi, angkutan umum di Jakarta terus menjadi tulang punggung mobilitas warga, didukung alokasi subsidi transportasi publik yang mencapai sekitar Rp 10 triliun per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

Subsidi tersebut dialokasikan untuk menjaga keterjangkauan tarif dan keberlanjutan layanan berbagai moda, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta.

Lebih jauh, Pemerintah turut menggodok sistem transportasi massal perkotaan atau Mastran Project yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) dengan pengoperasian bus rapid transit (BRT) dan non BRT ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Baca Juga

Sarawak Tawarkan Investasi Transportasi hingga Kesehatan untuk IKN

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyatakan, ada empat hal utama yang perlu disiapkan pemerintah daerah untuk mendukung proyek tersebut. “Yang harus dipersiapkan antara lain ketersediaan lahan, operasional layanan, penyediaan bus, dan kelembagaan,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, proyek Busway Mebidang akan memiliki jalur khusus sepanjang 21 kilometer (km), 32 halte on-corridor, 696 halte off-corridor, serta 527 bus yang akan melayani penumpang di kawasan metropolitan Mebidang.

“Kami menargetkan konstruksi dimulai pada akhir 2025. Saat ini tender empat paket konstruksi sedang berjalan, yakni jalur on-corridor, halte on-corridor, halte off-corridor, serta pembangunan depo di Amplas dan Pinang Baris,” jelas Aan.

Adapun pembiayaan mastran project ini didukung Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD) sejak 2022 dengan nilai total Rp 3,7 triliun. Selain Mebidang, mastran project juga dilaksanakan di Bandung khususnya fokus di area padat seperti Cicaheum dan Leuwipanjang.