BPDPKS Sebut Dana Pengelolaan Sawit Terus Meningkat
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyebut biaya yang dibutuhkan untuk industri sawit terus meningkat. Salah satunya karena sawit juga dibutuhkan dalam produksi biodiesel.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merencanakan penerapan B40 mulai awal tahun 2025. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrahman memaparkan, jika saat ini kebutuhan sawit untuk B35 mencapai 13,4 juta kiloliter (KL), maka untuk B40 mencapai 16 juta KL.
“Ke depan kebutuhan dana itu semakin besar, contohnya biodiesel, kalau untuk B40 itu kira-kira volumenya bisa sampai 16 juta KL, karena sekarang B35 13,4 juta KL, dikalikan dengan selisih harga yang harus kita tanggung, ini kan budget-nya harus naik," kata Eddy dalam Diskusi Panel dengan tema ‘Kelapa Sawit Tumpuan Masyarakat Indonesia?’ Kamis (5/9/2024).
Baca Juga
Sofyan Djalil Minta Persoalan Lahan Sawit Diselesaikan, Jadi Akar Permasalahan Semua
Dijelaskan oleh Eddy, sejauh ini BPDPKS mendanai program-program industri sawit karena pada 2021 harga sawit tinggi hingga mengalami windfall tax. Oleh karena itu, penerimaan di BPDPKS dapat mencukupi biaya program-program hingga sekarang.
Dia tidak memungkiri bahwa BPDPKS masih memiliki cukup dana untuk membiayai program B40 tahun depan. Namun, untuk selanjutnya di tahun 2026 maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi hal tersebut.
“Kalau dengan menggunakan skema seperti sekarang, itu akan berat. Mungkin nanti perlu dipikirkan, dibikin studi lagi kira-kira skemanya seperti apa nanti. Kalau sampai dengan tahun 2024 ini masih oke. Tetapi tahun depan itu saldo kita ada, tapi sangat kecil sekali. Sehingga untuk pembiayaan tahun 2026 itu yang perlu dipikirkan. 2025 masih aman. 2026-nya (masalah),” ungkap Eddy.
Baca Juga
Kontribusi Sektor Kelapa Sawit ke Kas Negara Capai Rp 88,7 Triliun
Menurut Eddy, target solar sawit B40 pada tahun 2025 mendatang bisa mengambil dana hingga Rp 2 triliun. Hal ini akan berdampak pada kemampuan keuangan BPDPKS yang makin menurun untuk mendanai program lainnya.
Oleh karena itu, Eddy mendesak pemerintah untuk mendorong penerapan carbon tax agar menambah sumber penerimaan baru. Menurutnya, semakin ingin menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, semakin banyak dana yang dibutuhkan.
"Kalau kita ingin menggunakan bahan bakar yang lebih green ya kita harus bayar yang lebih besar, atau ada inovasi lain seperti penerapan carbon tax, hasilnya untuk subsidi yang green," ujar dia.