Pemerintah Dorong Kebijakan Baru untuk Penyaluran BBM Bersubsidi
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah terus mendorong kebijakan baru untuk penyaluran BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan agar kualitas penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan memperbaiki kualitas udara.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini studinya menyebut banyak di antara kelompok menengah atas yang menggunakan BBM bersubsidi.
“Bapak-bapak mungkin banyak menikmati BBM bersubsidi,” kata Luhut, Rabu (21/8/2024).
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Marves M. Rachmat Kaimuddin menambahkan, ada beberapa ketidaktepatan penggunaan BBM subsidi. Pada BBM subsidi jenis solar misalnya, Rachmat mempertanyakan pembelian solar sebesar 60 liter tiap hari.
“Jadi ternyata ada orang-orang yang tiap hari beli 60 liter gitu kan. Atau kalau truk 200 liter. Nah ini kita perlu lihat juga yang wajar berapa sih ke depan itu penggunaannya,” kata Rachmat.
Rachmat mengatakan ke depannya pemerintah ingin penggunaan subsidi BBM lebih wajar. Langkah ini diharapkan agar ada tabungan dari subsidi BBM untuk memperbaiki kualitas BBM itu sendiri.
“Jadi tidak ada beban fiskal tambahan, tapi kualitasnya lebih baik,” kata dia.
Dampak ke Kesehatan
Luhut mengatakan akibat konsumsi BBM bersubsidi tersebut turut menyumbang terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta. Dampaknya makin banyak warga yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Karena ISPA itu pasti banyak. Jadi ISPA itu akan nanti kena kepada BPJS,” ujar dia.
Baca Juga
Luhut mengatakan akibat polusi udara yang terjadi, pemerintah perlu menggelontorkan subsidi kesehatan sebesar Rp 38 triliun. Dari sisi pembayaran BPJS, sebanyak Rp 12 triliun dibayarkan tiap individu sebagai kompensasi atas dampak polusi pada 2022.
Sementara itu, Rachmat mengatakan, berdasarkan data, polusi udara berdampak ke kualitas udara yang menurun tiap tahun. Pada 2021 misalnya, Rachmat mencatat hari yang tidak sehat itu sebesar 1%. “Karena waktu itu kita masih WFH (work from home) semua,” ujar dia.
Pada 2022, hari yang tidak sehat mengalami peningkatan. Dia mencatat hari yang tidak sehat sebesar 2% dan hari yang tidak sehat untuk kelompok sensitif sebesar 57%.
Angka ini terus naik. Pada 2023, hari yang tidak sehat naik ke 4% dan 58% untuk kelompok sensitif. “Pada 2024, yang tidak sehat sudah 17%, yang tidak sehat untuk kelompok sensitif masih 37%. Kenapa (rendah)? Karena kita masih di bulan Agustus. Kalau nanti di empat bulan selanjutnya, biasanya merah-merah juga. Jadi angka ini kemungkinan naik,” ujar dia.
Rachmat memaparkan sumber polusi udara yaitu pembakaran dan debu. Karbondioksida (CO2) yang kerap disebut sebagai dampak lain, kata dia, tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan tapi ke pemanasan global.
Asap penyebab polusi, kata Rachmat berasal dari PLTU, knalpot kendaraan, dan sebagainya. Dia menyebut riset yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2018 dan 2019 dengan metodologi source apportionment. Dengan metode ini, semua polusi di udara di sekitar sensor yang dibangun ditangkap dan dilacak asalnya. Hasilnya, sekitar 40%-60% asap berasal dari asap kendaraan bermotor.
Dari paparan yang disajikan, polusi gas buang dari kendaraan menyumbang 32%-41% polusi ketika musim hujan dan 42%-57% polusi saat kemarau. Sementara itu, PLTU menyumbang 14% polusi ketika musim hujan.
Baca Juga
Luhut Sebut Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi Bakal Diselesaikan di Pemerintahan Jokowi
“PLTU yang sering digadang-gadang sebagai penyebab (polusi) khususnya Jakarta, rupanya tidak terlalu. Hanya ada di musim hujan karena anginnya masuk ke Jakarta. Kalau musim hujan itu polusinya cukup baik itu karena dicuci oleh udara,” ujar dia.
Mengejar Standar EURO 4
Rachmat mengatakan emisi yang ditimbulkan kendaraan bermotor memiliki standar. Di dunia mengenal standar Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, dan Euro 6. Negara tetangga Indonesia, yaitu Vietnam telah menerapkan Euro 5 pada 1 Januari 2022. Sementara itu, Thailand telah menerapkan Euro 5 untuk diesel pada 1 Januari 2024 dan Euro 6 untuk bensin pada 1 Januari 2025.
“Indonesia telah mencanangkan standar Euro 4 yaitu untuk kendaraan bermotor roda empat. Kemudian Euro 3 untuk sepeda motor,” kata dia.
Rachmat mengatakan Indonesia sudah mampu memproduksi mobil bermesin untuk standar Euro 4. Tapi, kondisi ini terhalang kualitas BBM yang dihasilkan.
Saat ini, kata Rachmat, BBM yang dihasilkan Indonesia belum dapat mencapai standar Euro 4. Dia mengatakan BBM standar Euro 4 memiliki kandungan sulfur maksimal 50 part per million (ppm) atau lebih kecil. Bandingkan dengan jenis BBM yang beredar di masyarakat. Pertalite rata-rata memiliki kandungan sulfur 500 ppm, Pertamax memiliki kandungan sulfur 400-500 ppm, dan Solar memiliki kandungan sulfur 2.500 ppm.
“Bio Solar bersubsidi, mengandung sulfur 2.500 ppm dan Dexlite 1.200 ppm,” kata dia.
Rachmat mengatakan untuk mengubah kualitas BBM ini perlu biaya yang tak kecil. Tapi, karena ruang fiskal yang terbatas perlu cara kreatif untuk mengubah ini.
“Ini memang kita lagi konfirmasi. Tapi, kuantumnya itu mungkin Rp 20-30 triliun setahun untuk semua jenis BBM. Sementara subsidi dan kompensasi BBM kita, rata-rata dalam lima tahun terakhir mencapai Rp 119 triliun,” ujar dia.
Penambahan Rp 20-30 triliun untuk mengonversi BBM ke Euro 4 sesuai standar akan membuat anggaran lain seperti infrastruktur, kesehatan, gizi, dan sebagian semakin kecil. “Jadi ini kita jadi conundrum. Gimana caranya kita perbaiki ini tapi beban fiskal kita bisa terjaga,” ucap dia.
Transformasi Subsidi dan Konversi
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menunjukkan konsumsi BBM subsidi kerap mengarah ke kelompok masyarakat yang mampu. Rachmat menyebut sebanyak 40% masyarakat dalam golongan miskin hanya memakai 5% kuota solar subsidi dan 20% kuota bensin subsidi.
Kuota solar dan bensin subsidi sebagian besar digunakan kelas menengah dan kelas atas. Asumsi penggunaan BBM berbanding lurus dengan kekayaan seseorang menjadi terdengar masuk akal.
“Jadi ini karena kita mensubsidi BBM, barangnya kita subsidi, bukan orangnya,” ujar Rachmat.
Rachmat memberikan gambarannya. Seseorang yang membayar Pertalite untuk sepeda motor akan menerima Public Service Obligation (PSO) yang lebih kecil daripada pengemudi mobil.
Dari data, pengguna sepeda motor Honda Beat yang menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar menerima subsidi dan kompensasi Rp 1.596 per liter. Angka subsidi dan kompensasi yang sama juga diterima pengemudi Toyota Agya, Toyota Avanza, dan Toyota K. Inova.
“Tapi kalau orang naik mobil, dia bisa dapat (PSO) Rp 4-5 rupiah. Karena tentunya CC-nya lebih besar. Kemudian kalau dia naik mobil solar, karena subsidi solar itu bisa 3-4 kali lipat dari subsidi bensin, dia bisa dapat Rp 11-13. Padahal mobil solar itu tidak yang murah (harganya),” kata dia.
Melihat ketidakseimbangan ini, Rachmat menyebut pemerintah mendorong perbaikan kualitas penerima BBM. Salah satu caranya yaitu menyeleksi pengguna BBM bersubsidi ini.
“Harganya tidak naik, tetapi ada beberapa golongan yang kita bayangkan tadi ya, yang punya mobil (CC) besar ini dan (kendaraan) mahal-mahal ini yang tidak lagi dapat (BBM subsidi),” ujar dia.
Dalam perkiraannya, terdapat sekitar 6% dari total kendaraan di Indonesia yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. “Jadi 6% kendaraan terbesar, kira-kira mungkin itu ya,” kata dia.
Penggunaan Artificial Intelligence (AI)
Luhut menjelaskan penerapan pembatasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence (AI). Dia juga berharap penerapan AI dapat melacak penggunaan BBM bersubsidi.
“Ini juga saya kira sekaligus memperluas penggunaan AI dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” kata Luhut.
Selain itu, Luhut optimistis langkah penerapan transformasi subsidi tepat sasaran juga disertai dengan mendorong penerapan motor listrik. Dia berharap terjadi konversi dari sepeda motor biasa ke kendaraan listrik (EV).
“Makanya convert dari sepeda motor biasa, non-EV ke EV itu kita bikin sekarang lebih menarik,” ujar dia.
Luhut mengatakan upaya untuk memperbaiki kualitas udara diperlukan beberapa kebijakan penting. Selain mentransformasi kebijakan subsidi BBM dan konversi kendaraan, pemerintah juga akan menghentikan pemakaian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Luhut menyebut salah satu PLTU yang akan dihentikan operasionalnya yaitu PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Dia mengatakan pemerintah akan menutup kapasitas 2 gigawatt (GW) dari total 4 GW dari operasionalkan PLTU Suralaya.
“Itu akan kita take out dan kita ganti nanti mungkin dengan hidrogen atau dengan gas. Tapi kan semua ini kita lakukan bertahap, smooth sekali. Sehingga tidak akan terasa nanti prosesnya,” ujar dia.