Pemerintah Fokus Kembangkan EBT, Bagaimana Nasib Hulu Migas?
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) demi tercapainya target net zero emission (NZE) 2060. Di saat yang sama, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) ke depan.
Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro mengatakan, pihaknya hanya berpatokan pada target bauran energi yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).
“Kalau kami kan akan berpatokan dari bauran energinya DEN. Selalu kita bicara secara prosentase, memang ada penurunan dari konsumsi migas untuk ke depannya. Tapi kalau secara volume, itu naiknya signifikan,” kata Hudi saat ditemui di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Baca Juga
Lifting Minyak Semester I-2024 Tak Capai Target, SKK Migas Ungkap Alasannya
SKK Migas sendiri disebut Hudi sangat mendukung berbagai program pengembangan EBT yang dilakukan pemerintah, termasuk di antaranya dalam pengembangan energi nuklir. Menurutnya, pengembangan EBT ini tidak akan membuat pekerjaan di sektor hulu migas menjadi terabaikan.
“Tapi, yang kita lihat ini juga kan dengan EBT itu sendiri, dari DEN sendiri di hitungan baurannya mereka juga masih memperhitungkan peningkatan konsumsi bahan bakar di Indonesia itu masih sangat tinggi. Dan walaupun ada pengurangan dari prosentase, tapi secara volume tetap naik,” terang dia.
Maka dari itu, SKK Migas terus mendorong investasi di sektor hulu migas. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat kebijakan baru untuk meningkatkan investasi di hulu migas.
“Jadi, migas masih terus jalan. Makanya, kita mendorong orang untuk melakukan investasi, kita membangun pola, memperbaiki fiscal term secara terus-menerus, ya itu adalah upaya-upaya kita supaya eksplorasi di hulu migas itu tetap berjalan,” ungkap Hudi.
Baca Juga
Tarik Minat Investor Asing di Sektor Migas, Ini 3 Jurus Kementerian ESDM
Pemerintah sendiri sejatinya sudah mengeluarkan kebijakan baru untuk menyokong sektor hulu migas ini. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 110 Tahun 2024 terkait Reaktivasi Lapangan Idle.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan, saat ini SKK Migas sedang melakukan inventarisasi area idle. untuk direaktifasi kembali oleh KKKS yang ada, yang kemudian akan didorong untuk bekerja sama dengan penyedia teknologi. Selanjutnya itu diupayakan menjadi wilayah kerja baru untuk dikelola oleh KKKS baru.
“Karena ini sudah lama benar, lapangan-lapangan yang idle. Atau dikembalikan ke pemerintah dengan pertimbangan, kewajiban pasca operasi itu harus bisa dipenuhi, dan selanjutnya bisa dilelang kembali, atau memang difungsikan sebagaimana dulunya menjadi hutan-hutan,” ujar Arifin.