Danantara Biayai Industrialisasi, DSI Tutup Kebocoran Ekspor

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menempatkan Danantara Indonesia dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai dua instrumen penting dalam arsitektur baru perekonomian nasional. Keduanya mempunyai fungsi berbeda, tetapi diarahkan menuju tujuan yang sama: memastikan kekayaan negara dan sumber daya alam Indonesia tidak berhenti sebagai aset atau komoditas mentah, melainkan diubah menjadi modal investasi, industrialisasi, teknologi, lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat.

Prabowo menjelaskan peran kedua institusi itu ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2026). Pada pagi hari yang sama, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden juga memaparkan lebih rinci hasil awal restrukturisasi BUMN oleh Danantara serta kinerja DSI sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

Dalam pidato RAPBN tersebut, Prabowo menempatkan Danantara dalam konteks kebutuhan Indonesia membiayai transformasi ekonomi jangka panjang tanpa seluruh proyek harus bergantung kepada APBN. Sementara DSI ditempatkan pada sisi hulu arus nilai ekonomi: memastikan kekayaan komoditas yang keluar dari Indonesia tercatat dengan benar, dihargai secara lebih transparan dan menghasilkan devisa yang sesuai dengan nilai ekonominya.

Dengan desain itu, pemerintah ingin membangun sebuah siklus. Kebocoran ekspor ditutup, penerimaan dan devisa diperkuat, BUMN dibuat lebih produktif, laba dikonsolidasikan, lalu kekuatan modal tersebut ditanamkan kembali ke industri dan proyek strategis baru.

Danantara untuk Proyek Jangka Panjang

Prabowo menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan Indonesia yang harus membangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. Perannya, menurut Presiden, tidak boleh dipahami sekadar sebagai pengelola saham atau aset BUMN.

Danantara diharapkan menjadi instrumen yang mampu menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi masa depan Indonesia, tetapi belum tentu dapat dibiayai sepenuhnya oleh investasi komersial dengan horizon pendek.

“Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen membangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang,” kata Prabowo.

Pemerintah melihat terdapat proyek-proyek strategis yang mempunyai manfaat ekonomi besar tetapi memerlukan modal sangat besar, periode pembangunan panjang dan pengembalian investasi yang baru muncul bertahun-tahun kemudian. Infrastruktur, industrialisasi, teknologi, energi hingga proyek lintas generasi masuk dalam karakter investasi semacam itu.

Jika seluruhnya dibiayai APBN, ruang fiskal pemerintah akan semakin sempit. Sebaliknya, apabila seluruhnya diserahkan kepada pembiayaan komersial jangka pendek, sebagian proyek mungkin tidak memperoleh modal karena risiko maupun masa pengembaliannya terlalu panjang. Danantara ditempatkan di ruang tersebut.

Menurut Prabowo, melalui instrumen dana kedaulatan itu, modal negara dapat ditanamkan secara disiplin dan profesional kepada proyek strategis, sekaligus menjadi pemicu masuknya pembiayaan lain.

Mengurangi Beban APBN

Peran tersebut menjadi semakin relevan karena RAPBN 2027 dirancang dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, sementara pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun. Pemerintah merencanakan pembiayaan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40% terhadap PD

Di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi sangat besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6%, memperluas industrialisasi, membangun infrastruktur,melakukan transisi energi serta meningkatkan kualitas sumber manusia. Di sisi lain, pemerintah ingin menjaga defisit dan kesinambungan fiskal.

Danantara karena itu dapat berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan investasi besar dan keterbatasan APBN.

Logikanya, tidak setiap proyek produktif harus dibiayai menggunakan pajak ataupun tambahan utang pemerintah. Proyek yang mampu menciptakan arus kas dapat memperoleh pembiayaan dari Danantara, BUMN, swasta maupun investor institusional.

Dengan struktur investasi yang tepat, modal Danantara bahkan dapat menjadi anchor investment untuk menarik dana sektor swasta dan investor global sehingga setiap rupiah modal negara mempunyai daya ungkit yang lebih besar.

26 Proyek Hilirisasi Sudah Dimulai

Peran tersebut sebenarnya telah mulai dijalankan pada 2026. Dalam pidato kenegaraan sebelumnya pada hari yang sama, Prabowo mengatakan Danantara telah memulai 26 proyek hilirisasi dalam dua gelombang. Sebanyak 13 proyek menjalani groundbreaking pada 6 Februari 2026, kemudian 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.

Proyek-proyek itu antara lain meliputi pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, pengolahan alumina menjadi aluminium, serta berbagai proyek waste-to-energy.

Menurut Presiden, proyek tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Hilirisasi dengan demikian dimaksudkan mengubah struktur ekonomi: sumber daya yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah atau produk antara diproses lebih jauh di Indonesia sehingga lebih banyak nilai tambah, pekerjaan, pendapatan perusahaan dan pajak tercipta di dalam negeri.

Laba BUMN Diputar Menjadi Investasi

Danantara juga menjadi pusat perubahan cara pemerintah memperlakukan laba BUMN. Prabowo sebelumnya mengungkapkan laba BUMN setelah koreksi mencapai Rp186 triliun pada 2024 dan kemudian melonjak menjadi Rp326 triliun pada 2025, atau meningkat 75,3%. Dividen BUMN naik dari Rp85,5 triliun menjadi Rp142,3 triliun.

Jika dividen dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), kontribusi bersih BUMN menurut perhitungan Presiden meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.

Pemerintah tidak ingin peningkatan tersebut hanya berhenti sebagai laba perusahaan atau setoran kas. Sebagian kemampuan finansial BUMN akan digunakan kembali untuk membangun sumber pertumbuhan baru.

“Keuntungan BUMN sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita,” kata Prabowo dalam pidato pagi.

Dengan begitu, model yang dibangun pemerintah mempunyai pola yang berputar: aset negara menghasilkan laba, laba membentuk modal investasi, investasi melahirkan industri baru, industri menghasilkan lapangan kerja dan laba baru, kemudian siklus berulang.

Danantara Masuk Upstreaming

Prabowo bahkan ingin Danantara bergerak lebih jauh daripada hilirisasi. Pemerintah juga menyiapkan strategi upstreaming, termasuk membeli atau berinvestasi pada perusahaan-perusahaan terbaik dunia.

Tujuannya bukan sekadar memiliki saham perusahaan asing. Akuisisi diarahkan untuk mendapatkan teknologi, intellectual property, kemampuan manajemen, pengalaman produksi dan akses pasar internasional.

Menurut Presiden, Indonesia tidak harus selalu membangun seluruh pengetahuan teknologi dari nol apabila terdapat cara untuk mengakuisisi perusahaan yang sudah mempunyai kemampuan tersebut. Strategi ini dapat mempercepat lompatan industri apabila pengetahuan dan teknologi yang dibeli benar-benar dapat ditransfer ke Indonesia.

Karena itu, keberhasilan akuisisi tidak hanya diukur dari kenaikan nilai perusahaan yang dibeli, tetapi juga apakah teknologi, pasar dan kemampuan manusianya kemudian memperbesar produktivitas industri nasional.

DSI Berada di Sisi Lain Rantai Ekonomi

Jika Danantara mengelola dan menginvestasikan modal, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bekerja pada sisi lain: memastikan nilai kekayaan Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri tidak bocor.

Prabowo mengumumkan pembentukan DSI pada 20 Mei 2026 dan perusahaan tersebut mulai bekerja pada 1 Juni 2026.

Presiden menegaskan DSI bukan perusahaan yang mengambil alih komoditas milik pelaku usaha dan bukan pula eksportir tunggal.

DSI berfungsi sebagai pintu pengolahan, pemantauan dan pencocokan data ekspor komoditas strategis. “Processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor. Tidak,” kata Prabowo.

Sistem itu dimaksudkan agar pemerintah dapat mengetahui secara lebih presisi berapa komoditas yang dimuat di kapal, berapa yang dilaporkan pada dokumen, berapa yang sampai di negara tujuan, berapa harga yang dibayar dan berapa devisa yang seharusnya diterima.

Pemerintah tidak ingin lagi terdapat selisih besar antara catatan ekspor Indonesia dengan data transaksi di negara tujuan.

US$ 14 Miliar dalam 74 Hari

Hanya dalam sekitar dua bulan 13 hari atau 74 hari sejak mulai beroperasi, Prabowo mengatakan DSI telah mengelola devisa ekspor sekitar US$14 miliar. Pada tahap awal, cakupannya baru tiga kelompok komoditas strategis: batu bara, kelapa sawit serta kelompok besi-baja/fero.

Lebih dari 6.000 transaksi ekspor telah dipantau melalui sistem tersebut berdasarkan pidato Presiden. Dari proses pencocokan data itu, Prabowo mengatakan DSI menemukan potensi tambahan sekitar US$5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga serta pembayaran devisa hasil ekspor.

Angka ini penting dibaca dengan tepat. US$5 miliar merupakan potensi tambahan yang ditemukan, bukan berarti dana sebesar itu otomatis telah menjadi pendapatan negara ataupun seluruhnya sudah diterima Indonesia.

Temuan tersebut masih membutuhkan verifikasi dan penyelesaian berdasarkan transaksi masing-masing. Namun, bagi pemerintah, besarnya potensi yang muncul hanya dari tiga kelompok komoditas memberikan indikasi mengenai nilai ekonomi yang mungkin selama ini belum tercatat atau kembali secara optimal ke Indonesia.

Soroti Under-Invoicing dan Transfer Pricing

Dalam pidato RAPBN 2027, Prabowo mengaitkan pembenahan tata kelola sumber daya alam dengan praktik under-invoicing dan penyalahgunaan transfer pricing.

Under-invoicing terjadi ketika nilai barang yang dilaporkan pada dokumen transaksi lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sebenarnya. Kondisi tersebut dapat membuat nilai ekspor, basis pajak maupun devisa yang tercatat menjadi lebih kecil.

Sementara transfer pricing merupakan praktik penetapan harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transfer pricing sendiri merupakan praktik bisnis yang legal apabila dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang menjadi persoalan adalah penyalahgunaannya untuk memindahkan laba atau nilai ekonomi secara tidak wajar ke yurisdiksi lain.

Pemerintah ingin sistem DSI menghasilkan data pembanding yang lebih kuat sehingga anomali dapat terdeteksi lebih cepat.

Apabila volume, kualitas, harga barang di negara tujuan serta pembayaran devisa dapat direkonsiliasi, ruang untuk memanipulasi nilai transaksi menjadi semakin sempit.

CPO Jadi Gambaran Kebocoran Nilai

Prabowo sebelumnya menggunakan perdagangan minyak sawit mentah atau CPO sebagai ilustrasi bagaimana Indonesia dinilai belum memperoleh nilai optimal atas komoditasnya.

Presiden mengatakan CPO Indonesia pernah dilepas secara free on board (FOB) di pelabuhan Indonesia sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di Rotterdam disebut sekitar Rp27.000 per kilogram.

Menurut Prabowo, selisih tersebut menunjukkan besarnya bagian nilai perdagangan komoditas yang bisa tercipta setelah barang meninggalkan Indonesia.

Pemerintah karena itu ingin memperbaiki tidak hanya proses produksinya, tetapi juga tata niaga, data perdagangan, pembentukan harga dan aliran devisanya.

Hal ini pula yang kemudian menghubungkan DSI dengan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia.

DSI dan Bursa Komoditas Saling Melengkapi

Prabowo menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK. DSI dan bursa mempunyai peran berbeda.

DSI berfungsi memastikan integritas data dan pembayaran ekspor, sementara bursa berfungsi membangun mekanisme perdagangan dan price discovery yang transparan di Indonesia. Dengan bursa domestik, pemerintah berharap Indonesia dapat mempunyai harga referensi sendiri untuk komoditas yang mempunyai posisi produksi besar di pasar dunia.

Presiden mempertanyakan mengapa Indonesia menjadi pemasok utama nikel, timah, batu bara, sawit dan berbagai komoditas lain, tetapi harga referensinya sering dibentuk di pusat perdagangan negara lain.

Target jangka panjangnya adalah Indonesia tidak hanya menjadi price taker, tetapi mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam proses pembentukan harga.

Jika DSI dan bursa terintegrasi dengan baik, rantai datanya menjadi lebih lengkap: volume barang diketahui, kualitas dapat dibandingkan, harga lebih transparan, pembayaran dicatat dan devisa direkonsiliasi.

Rating Internasional Ikut Soroti Pembenahan SDA

Dalam pidato RAPBN 2027, Prabowo juga mengaitkan reformasi pengelolaan sumber daya tersebut dengan penilaian lembaga pemeringkat internasional.

Presiden mengatakan lembaga rating melihat langkah pemerintah memusatkan pengelolaan informasi sumber daya alam dan menekan kebocoran di sektor mineral berpotensi meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor.

Bagi pemerintah, penilaian tersebut penting karena menunjukkan pembenahan tata kelola komoditas tidak semata berhubungan dengan penerimaan negara hari ini. Kebijakan juga dapat berpengaruh terhadap persepsi investor mengenai kualitas institusi ekonomi Indonesia.

Semakin transparan tata kelola sumber daya, semakin kecil ketidakpastian mengenai penerimaan fiskal dan neraca eksternal Indonesia.

Satu Siklus: Tutup Kebocoran, Bangun Industri

Jika seluruh kebijakan itu dirangkai, desain pemerintah mempunyai logika yang saling terhubung. Pada tahap pertama, DSI mencoba memastikan nilai komoditas yang keluar dari Indonesia dicatat dan dibayar secara wajar.

Pada tahap kedua, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis membangun transparansi harga dan perdagangan di Indonesia. Pada tahap ketiga, BUMN disehatkan dan aset negara dibuat lebih produktif.

Kemudian Danantara mengonsolidasikan kemampuan finansial tersebut dan menempatkannya kembali pada investasi produktif. Hasil investasi digunakan untuk hilirisasi, industrialisasi, energi, teknologi dan pembangunan proyek strategis.

Secara sederhana, pemerintah ingin membentuk alur: komoditas → devisa → modal → investasi → industri → pekerjaan → nilai tambah baru. Inilah yang dimaksud Prabowo ketika mengatakan seluruh kebijakan pemerintah mempunyai satu tujuan besar, yakni “mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.”

Danantara Harus Menghasilkan Return

Namun, besarnya mandat Danantara menghadirkan konsekuensi yang sama besarnya terhadap tata kelola. Ketika dana dan aset negara dalam jumlah besar dikonsolidasikan, keputusan investasi yang baik dapat memberikan keuntungan besar. Sebaliknya, kesalahan investasi juga dapat menciptakan kerugian dalam skala besar.

Karena itu, keberhasilan Danantara tidak cukup dinilai dari jumlah proyek yang diumumkan atau di-groundbreaking. Proyek harus diuji berdasarkan internal rate of return, arus kas, tingkat risiko,leverage, penghematan devisa, penciptaan pekerjaan, tambahan dan transfer teknologi.

Proyek strategis memang tidak selalu memiliki return finansial maksimum karena terdapat manfaat ekonomi nasional yang lebih luas. Namun, perbedaan antara investasi komersial dan investasi yang mempunyai public policy objective harus dibuat transparan.

Jika proyek membutuhkan subsidi atau dukungan pemerintah, nilainya juga harus dapat dihitung secara terbuka agar risiko fiskal tidak tersembunyi di dalam neraca perusahaan negara.

DSI Jangan Menjadi Birokrasi Baru

Tuntutan serupa berlaku pada DSI. Pengawasan yang lebih kuat seharusnya mempercepat dan memperjelas proses ekspor, bukan menciptakan lapisan administrasi tambahan. Karena itu, sistem DSI idealnya sepenuhnya berbasis data dan terintegrasi dengan Bea Cukai, perbankan, pelabuhan, otoritas pajak, kementerian teknis dan sistem perdagangan.

Prinsipnya, eksportir tidak seharusnya mengirim data berkali-kali kepada berbagai lembaga apabila informasi yang sama sudah berada dalam satu sistem pemerintah. Dengan pendekatan digital, DSI justru dapat membantu menciptakan model single source of truth bagi transaksi komoditas. Pengawasan menjadi lebih kuat tetapi proses bisnis dapat lebih sederhana.

Ukuran Suksesnya Harus Konkret

Pada akhirnya, keberhasilan Danantara maupun DSI tidak dapat diukur dari besarnya aset atau nilai transaksi yang berada dalam pengawasannya. Untuk DSI, ukuran keberhasilan adalah berapa kebocoran yang dapat ditutup, berapa devisa tambahan yang benar-benar terealisasi, seberapa besar ketidaksesuaian data dapat ditekan dan apakah biaya kepatuhan eksportir justru berkurang.

Untuk Danantara, tolok ukurnya adalah return investasi, tambahan kapasitas industri, penciptaan pekerjaan, transfer teknologi, substitusi impor serta ekspor bernilai tambah.

Ukuran tersebut sesuai dengan pesan Prabowo dalam pidato RAPBN 2027 bahwa pemerintah tidak ingin program hanya terlihat besar dari anggarannya. “Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran, setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban,” kata Presiden.

Karena itu, Danantara dan DSI pada akhirnya merupakan dua bagian dari eksperimen besar pemerintah mengubah cara Indonesia mengelola kekayaannya. DSI berusaha memastikan nilai kekayaan itu tidak bocor ketika keluar dari Indonesia. Danantara bertugas memastikan kekayaan yang berhasil dihimpun tidak tidur, melainkan bekerja kembali membangun kekuatan ekonomi Indonesia.

Jika keduanya mampu bekerja sesuai mandat dengan tata kelola dan transparansi tinggi, pemerintah berharap siklus lama—menjual sumber daya, kehilangan nilai tambah dan kembali membutuhkan modal dari luar—dapat digantikan dengan siklus baru: nilai sumber daya dijaga, modal dikumpulkan, industri dibangun, teknologi dikuasai dan pekerjaan tercipta di dalam negeri.