Prabowo: BUMN Bukan Milik Direksi dan Sumber Dana Penguasa

JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan badan usaha milik negara (BUMN) adalah aset milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi atau komisaris, apalagi menjadi sumber dana bagi penguasa. Karena itu, pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap perusahaan negara, mulai dari memangkas ratusan entitas yang tidak produktif, mengoreksi laporan laba, menekan biaya direksi dan komisaris, meningkatkan dividen, hingga mengarahkan keuntungan BUMN untuk investasi dan hilirisasi.

Pesan keras itu disampaikan Prabowo dalam pidato di hadapan anggota MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026). “BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Prabowo.

Presiden mengungkapkan, persoalan mendasar yang ditemukan pemerintah setelah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara adalah struktur perusahaan negara yang sangat besar dan berlapis-lapis. Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak, cucu, bahkan cicit perusahaan. Jumlah tersebut jauh di atas perkiraan Prabowo yang semula mengira perusahaan negara hanya berkisar 300-400 entitas. Data mengenai 1.074 entitas dan rencana perampingannya juga diberitakan pada hari yang sama.

“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, ternyata ada 1.074,” kata Prabowo.

Bagi Presiden, persoalannya tidak berhenti pada banyaknya jumlah perusahaan. Struktur korporasi yang berlapis-lapis menciptakan biaya overhead yang besar karena setiap entitas dapat memiliki direksi, komisaris, kantor, kendaraan, perjalanan dinas, dan berbagai biaya operasional lainnya. Lebih serius lagi, Prabowo menilai sejumlah perusahaan negara selama ini tidak produktif dan dikelola tanpa akuntabilitas yang semestinya.

Prabowo bahkan menggunakan bahasa yang sangat keras untuk menggambarkan keadaan tersebut. Menurut dia, terdapat BUMN yang “bekerja seenaknya” dan seolah-olah tidak bertanggung jawab kepada negara. “BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ujarnya.

Presiden juga mempertanyakan kualitas laporan keuangan sejumlah perusahaan negara. Ia mengatakan terdapat BUMN yang terus mengalami kerugian tetapi dalam laporan keuangannya justru terlihat memperoleh keuntungan. “Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang saja itu untungnya,” kata Prabowo. Kritik Presiden terhadap BUMN tidak produktif dan laporan laba tersebut juga dilaporkan media seusai pidato.

Prabowo mengatakan pemerintah tidak akan lagi menoleransi “permainan angka” dan laporan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Angka laba BUMN, menurut dia, harus benar-benar menggambarkan keuntungan riil perusahaan, sekalipun hasil akhirnya lebih rendah daripada angka yang sebelumnya dilaporkan. “Kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat walaupun kadang-kadang pahit,” katanya.

290 BUMN Ditutup, Lebih dari 750 Menyusul

Pembenahan itu kemudian diterjemahkan menjadi restrukturisasi besar-besaran. Prabowo mengatakan pemerintah hingga saat ini telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN tinggal paling banyak 300 entitas pada 31 Desember 2026.

Artinya, dari 1.074 entitas yang ditemukan ketika Danantara dibentuk, lebih dari 750 BUMN dan entitas turunannya akan ditutup atau dirampingkan. Pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan yang produktif dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Presiden. Target menyisakan maksimal 300 entitas hingga akhir 2026 juga dikonfirmasi laporan-laporan yang terbit Jumat.

Restrukturisasi tersebut, menurut Prabowo, sudah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun. Penghematan berasal antara lain dari pengurangan gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, perjalanan dinas, serta berbagai pengeluaran yang dinilai tidak produktif.

“Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih,” katanya.

Prabowo menargetkan penghematan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026. Menurut Presiden, uang yang sebelumnya terserap untuk biaya organisasi perusahaan dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Presiden mencontohkan Rp50 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, ataupun menyediakan rumah bagi rakyat. Target penghematan lebih dari Rp70 triliun itu juga dilaporkan setelah pidato Presiden.

Usut Direksi 30 Tahun ke Belakang

Kritik Prabowo terhadap tata kelola BUMN bahkan sampai pada wacana penegakan hukum. Presiden melontarkan kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN hingga 30 tahun ke belakang.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.

Namun, pada saat bersamaan Presiden membuka kemungkinan pendekatan lain bagi mereka yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya. Prabowo melempar gagasan pemberian semacam amnesti khusus bagi pihak yang “bertobat”, sadar, dan mengakui kesalahannya.

“Saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut perlu ditempatkan sebagai wacana Presiden, bukan keputusan hukum yang sudah berlaku. Pembentukan pengadilan ad hoc ataupun mekanisme amnesti akan memerlukan dasar hukum dan pembahasan lebih lanjut sesuai sistem hukum Indonesia. Laporan media pada Jumat juga mencatat pernyataan Presiden mengenai kemungkinan pengadilan ad hoc untuk menelusuri pengelolaan BUMN puluhan tahun ke belakang.

Laba BUMN Naik 75,3%

Di tengah kritik keras terhadap tata kelola BUMN, Prabowo mengatakan proses pembenahan mulai menghasilkan perubahan signifikan pada kinerja keuangan perusahaan negara. Setelah angka-angka BUMN dikoreksi, pemerintah menetapkan keuntungan BUMN pada 2024 sebesar Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp85,5 triliun.

Setahun kemudian, laba BUMN pada 2025 disebut melonjak menjadi Rp326 triliun, atau tumbuh 75,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden menekankan Rp326 triliun tersebut merupakan laba setelah pemerintah membersihkan apa yang disebutnya sebagai “permainan angka”.

“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” tegas Prabowo.

Kenaikan laba diikuti lonjakan setoran kepada negara. Dividen BUMN meningkat dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025, atau tumbuh sekitar 67%.

Namun, Prabowo mengingatkan bahwa ukuran kontribusi BUMN yang lebih tepat bukan hanya dividen bruto. Pemerintah juga harus menghitung Penyertaan Modal Negara (PMN) yang pada tahun yang sama disuntikkan kembali dari APBN kepada perusahaan negara.

Dengan pendekatan tersebut, dividen BUMN setelah dikurangi PMN pada 2024 hanya sekitar Rp53 triliun. Pada 2025, kontribusi bersih itu melonjak menjadi Rp138 triliun, atau meningkat sekitar 160%.

Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN kembali meningkat menjadi Rp200 triliun tanpa PMN. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang dipaparkan Presiden, kontribusi bersih BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp200 triliun pada 2026, atau mendekati empat kali lipat dalam dua tahun.

Prabowo menilai peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan negara dapat menghasilkan kinerja jauh lebih baik apabila dikelola secara profesional, rasional, dan transparan. “Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” katanya.

Timah Raih Laba Setelah 1.000 Tambang Ilegal Ditutup

Presiden kemudian memerinci kinerja sejumlah perusahaan negara sepanjang semester I-2026. Menurut Prabowo, laba bersih PT Semen Indonesia melonjak 408,9%, PT Pupuk Indonesia naik 252,8%, PT Pertamina meningkat 86%, Pegadaian naik 84,4%, Pelindo meningkat 60,4%, sedangkan PTPN tumbuh 54,4%.

Salah satu yang paling disorot adalah PT Timah Tbk. Prabowo menghubungkan peningkatan kinerja perusahaan tersebut dengan penertiban sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.

Menurut Presiden, PT Timah membukukan laba sekitar Rp2,7 triliun selama enam bulan pertama 2026, sekitar sembilan kali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam pidato spontan Presiden menyebut peningkatannya 900%. Namun, bila laba tahun ini tepat sembilan kali laba tahun sebelumnya, secara matematis pertumbuhannya adalah sekitar 800%, karena nilai awal merupakan satu kali basis dan kenaikannya delapan kali basis.

Prabowo juga menyebut valuasi PT Timah pada Agustus 2026 meningkat 280% dibandingkan Agustus 2025. Perbaikan kinerja PT Timah sekaligus mendorong Presiden mempertanyakan bagaimana sekitar 1.000 tambang ilegal sebelumnya dapat beroperasi tanpa diketahui aparat. Prabowo secara terbuka meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut kemungkinan pembiaran maupun keterlibatan aparat.

“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.

Perintah serupa disampaikan kepada Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai, serta Bakamla terkait penyelundupan. Presiden menegaskan kedekatan dengan bawahan tidak boleh menghalangi penegakan aturan apabila kepentingan negara dan rakyat dirugikan.

Garuda Diharapkan Kembali Untung

Pembenahan juga dilakukan terhadap Garuda Indonesia yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan keuangan. Prabowo mengatakan pemerintah berhasil mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang sebelumnya grounded.

Dalam transkrip pidato yang disampaikan Presiden, jumlah armada Garuda disebut bertambah 20 pesawat sehingga mencapai 140 pesawat per Juni 2026.

Prabowo mengatakan Garuda mulai mempunyai harapan untuk kembali membukukan keuntungan secara berkelanjutan. Menurut Presiden, apabila tidak terjadi perang di Timur Tengah, maskapai tersebut sebenarnya berpeluang membukukan laba pada Juli 2026. Pemerintah kini berharap Garuda mulai kembali mencatat keuntungan pada awal 2027.

Danantara Ubah Laba BUMN Menjadi Mesin Hilirisasi

Perubahan terbesar yang ingin dilakukan pemerintah adalah mengubah fungsi keuntungan BUMN. Laba perusahaan negara tidak hanya dikumpulkan sebagai dividen, tetapi juga digunakan untuk membangun sumber pertumbuhan baru melalui Danantara.

Prabowo menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan atau sovereign wealth fund Indonesia. Pemerintah sebelumnya juga secara resmi menempatkan Danantara sebagai instrumen untuk menyatukan dan mengoptimalkan kekayaan serta aset negara.

Sepanjang 2026, Danantara telah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi. Sebanyak 13 proyek dimulai pada 6 Februari dan 13 proyek berikutnya pada 29 April 2026.

Proyek tersebut antara lain mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, pengolahan alumina menjadi aluminium, serta proyek waste-to-energy. Presiden mengatakan rangkaian investasi tersebut akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja.

Strategi pemerintah tidak berhenti pada hilirisasi atau downstreaming. Prabowo mengatakan keuntungan BUMN juga akan digunakan untuk memperkuat sektor hulu atau upstream, termasuk membeli atau berinvestasi pada perusahaan-perusahaan terbaik dunia.

Akuisisi tersebut diarahkan untuk mendapatkan teknologi, intellectual property, kemampuan manajemen, pengalaman industri, serta akses pasar global. Dengan cara itu, perusahaan negara tidak sekadar menjadi pengelola aset domestik, tetapi diharapkan menjadi instrumen untuk membawa Indonesia masuk lebih dalam ke rantai pasok dunia.

BUMN Harus Kembali kepada Tujuan Dasarnya

Keseluruhan pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha mengubah paradigma pengelolaan BUMN. Persoalan yang ingin dibenahi bukan hanya laba dan rugi perusahaan, tetapi juga struktur korporasi, biaya overhead, integritas laporan keuangan, pengawasan terhadap direksi dan komisaris, kontribusi dividen, hingga pemanfaatan laba untuk industrialisasi.

Reformasi itu memiliki sedikitnya tiga lapisan. Pertama, merampingkan struktur BUMN dengan menutup atau menggabungkan entitas yang tidak produktif. Kedua, memperbaiki tata kelola agar laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kontribusi bersih kepada negara. Ketiga, mengubah keuntungan BUMN menjadi modal investasi untuk hilirisasi, industrialisasi, penguasaan teknologi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, restrukturisasi dalam skala sebesar itu juga menuntut transparansi. Penutupan atau konsolidasi ratusan perusahaan perlu dilakukan dengan memperhatikan aset, kewajiban, pekerja, kontrak bisnis dan kepentingan pemegang saham minoritas apabila menyangkut perusahaan terbuka. Demikian pula peningkatan laba perlu dilihat dari kualitas dan keberlanjutannya, bukan semata-mata pertumbuhan persentase dalam satu periode.

Pada akhirnya, pesan politik-ekonomi Presiden di hadapan MPR cukup tegas: BUMN harus dikembalikan kepada tujuan dasarnya sebagai aset milik rakyat yang menciptakan nilai ekonomi bagi negara. Bukan kerajaan korporasi bagi pengurusnya dan bukan pula sumber dana bagi mereka yang sedang memegang kekuasaan.