Bahlil: B50 Resmi Akhiri Impor Solar, Tonggak Baru Kedaulatan Energi RI

KARAWANG, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan implementasi mandatori biodiesel 50% (B50) menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju swasembada energi. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia untuk pertama kalinya tidak lagi mengimpor produk minyak solar.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada acara peluncuran B50, Bahlil mengatakan keberhasilan implementasi B50 merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga (K/L), mulai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Baca Juga

Prabowo Luncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57 Tol Japek

"Hari ini kita tidak hanya meluncurkan B50, tetapi juga mengambil satu langkah besar menuju Indonesia yang swasembada dan berdaulat di sektor energi sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden. Launching program mandatori B50 bukan sekadar peluncuran sebuah kebijakan, melainkan tonggak bersejarah yang menandai langkah nyata Indonesia dalam memperkuat kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional," ujar Bahlil saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Peluncuran B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Dia menjelaskan, konsumsi solar nasional saat ini berkisar 38 juta hingga 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Sebelum B50 diterapkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta KL solar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Dengan implementasi B50, alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kalinya kita tidak impor solar," sebut mantan Menteri Investasi tersebut.

Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit. Sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia dinilai perlu terus mengoptimalkan sumber daya tersebut agar memberikan nilai tambah yang semakin besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"B50 bukan sekadar energi baru, tetapi bagian dari transformasi energi yang mengoptimalkan potensi Indonesia demi memperkuat ketahanan energi nasional sebagai fondasi pembangunan ekonomi bangsa," imbuhnya.

Bahlil mengakui percepatan implementasi B50 bukan pekerjaan yang mudah. Sebab, peningkatan kadar campuran biodiesel umumnya dilakukan secara bertahap, yakni sekitar 5% hingga maksimal 10%, dengan masa uji coba yang dapat berlangsung hingga tiga tahun.

Namun, Presiden Prabowo Subianto, kata dia, meminta agar program B50 dapat direalisasikan pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.

Baca Juga

Prabowo: Indonesia Jadi Negara Pertama di Dunia yang Terapkan Biodiesel B50

"Perintah Bapak Presiden waktu itu, bagaimana caranya pun B50 harus bisa kita luncurkan di 2026. Kami memaknai arahan tersebut bukan hanya soal B50, tetapi tentang kedaulatan, kemandirian, dan harga diri bangsa agar mampu menghasilkan energi dari negeri sendiri," tutur Bahlil.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah membentuk tim lintas sektor yang bekerja secara intensif untuk mempercepat implementasi program. Berbagai koordinasi dilakukan hingga akhirnya peluncuran B50 dapat direalisasikan sesuai target.

Menurut Bahlil, keberhasilan peluncuran B50 menjadi bukti bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga mampu mempercepat transformasi sektor energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.

Dari sisi ekonomi, implementasi Mandatori Biodiesel B50 diproyeksikan memberikan manfaat nyata dibandingkan B40. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penghematan devisa diperkirakan meningkat dari Rp 133,3 triliun pada B40 menjadi Rp 170 triliun pada B50. Nilai tambah industri CPO juga diproyeksikan naik dari Rp 20,92 triliun menjadi Rp 23,49 triliun.

Selain itu, program B50 diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Untuk mendukung implementasinya, kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 16,7–18 juta kiloliter (kL), dengan kebutuhan CPO sekitar 15,2–16,3 juta ton. Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi karbon dioksida (CO₂) hingga 44,46 juta ton, lebih tinggi dibandingkan penurunan emisi pada implementasi B40 yang mencapai 39,66 juta ton.

Bahlil juga memastikan kesiapan implementasi B50 dari aspek teknis. Kementerian ESDM telah melakukan berbagai pengujian pada kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kereta api, angkutan laut, hingga pembangkit listrik.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa B50 tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh para pabrikan kendaraan. Dengan demikian, penggunaan B50 dinyatakan layak diterapkan pada berbagai sektor transportasi dan industri yang telah melalui proses pengujian.

Kesiapan tersebut juga diperkuat melalui uji implementasi di berbagai sektor strategis nasional, antara lain di Kutai Timur, Semarang, Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Kapal Geomarin ESDM di Cirebon, serta Instalasi Surabaya PT Pertamina Patra Niaga.