Pemerintah Siapkan 10 Kota Baru untuk Program Perumahan Rakyat, Ini Lokasinya
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah tengah menyiapkan pengembangan 10 kota baru untuk mempercepat program perumahan rakyat yang akan tersebar di sejumlah provinsi, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, wilayah sekitar Jakarta, Sulawesi hingga Kalimantan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah telah mengantongi data awal lokasi yang akan dikembangkan sebagai kota baru. Hal tersebut disampaikannya seusai pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga
OJK dan PKP Bakal Bentuk Satgas Percepatan 3 Juta Rumah, Apa Kabar BP3R?
“Kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru, ya. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya ya. Di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami,” kata Ara, sapaan akrabnya Maruarar.
Sebelumnya, Maruarar menyampaikan rencana pembangunan perumahan rakyat secara masif melalui pengembangan kota-kota baru tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
“Jadi yang kaitan perumahan, akan ada 10 kota baru dalam rangka percepatan perumahan. 10 kota baru, di antaranya adalah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di sekitar Jakarta, di Sulawesi, di Kalimantan,” ujar dia beberapa waktu lalu.
Dia menyebut pengembangan kota baru menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian di tengah tingginya kebutuhan perumahan. “Mohon doanya, ada 10 kota baru,” ucap Ara.
Baca Juga
Kemenkomdigi Ajukan Lahan 45 Hektare di Depok untuk 170.000 Rumah Rakyat
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam skala besar. “Kedua, ada peningkatan untuk bedah rumah yang signifikan. Tahun lalu hanya 45.000 (unit), tahun ini 400.000 (unit),” papar Ara.
Menurut dia, jumlah tersebut masih akan ditingkatkan demi memberikan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Segera dinaikkan dengan jumlah yang sangat besar, supaya rumah rakyat dibedah dengan sangat besar,” tutur Maruarar.