Jurus Ginandjar Kartasasmita Pulihkan Rupiah saat Krisis 1998: Kepercayaan Jadi Kunci
JAKARTA, investortrust.id - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan berbagai langkah strategis yang dilakukannya untuk memperkuat nilai rupiah yang sempat mengalami pelemahan pada krisis moneter pada 1998.
Hal tersebut diungkapkan Ginandjar Kartasasmita saat acara peluncuran buku biografinya yang berjudul Pengabdian dari Masa ke Masa di Jakarta, Kamis (9/4/2026) Dalam buku itu tertulis rupiah sempat mengalami pelemahan hingga terjun bebas ke level Rp 15.000 per dolar AS pada Juni 1998.
Baca Juga
Sebelumnya, krisis moneter pada 1998 mulai terjadi pada Januari 1998, rupiah sudah menunjukan pelemahan hingga kisaran Rp 5.000 per dolar AS. Namun, tekanan makin kuat sampai pada Februari dan Maret 1998, rupiah berada di angka Rp 7.000 sampai Rp 8.500 per dolar AS.
Dalam masa krisis moneter tersebut, ayah dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita itu berhasil memperkuat nilai rupiah menjadi Rp 10.000 dolar per AS dengan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Menurut Ginandjar, setiap krisis memiliki akar masalah yang berbeda, sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Namun demikian, faktor kepercayaan pasar dan investor tetap menjadi elemen paling krusial dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional.
“Apa pun krisisnya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan investor,” ujar Ginanjar.
Baca Juga
Rupiah Tembus Rp17.105 per Dolar AS, BI Prioritaskan Stabilitas Pasar
Ia menjelaskan, pada masa krisis 1998, pemerintah tidak mengandalkan pencetakan uang untuk menahan pelemahan rupiah. Sebaliknya, fokus utama diarahkan pada pemulihan kepercayaan agar masyarakat dan pelaku pasar kembali memegang rupiah, bukan beralih ke mata uang asing.
Selain itu, koordinasi yang solid antara pemerintah dan otoritas moneter menjadi faktor penting. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia saat itu dinilai mampu menjaga stabilitas kebijakan ekonomi di tengah gejolak yang terjadi.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB). Transparansi dalam pengelolaan dana bantuan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan lembaga-lembaga tersebut.
“Yang paling penting adalah memastikan bahwa bantuan itu digunakan dengan baik dan tidak dikorupsi. Kalau kepercayaan itu terjaga, mereka akan terus mendukung,” paparnya.