Legislator Minta Teknis WFH ASN Dimatangkan untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA, investortrust.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan meminta pemerintah mematangkan teknis rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menekan konsumsi BBM.
Irawan menilai wacana tersebut merupakan langkah rasional di tengah dampak konflik global, terutama terkait ketersediaan dan kenaikan harga energi. Ia menyoroti lonjakan harga minyak dunia yang sempat menembus US$ 112,19 per barel pada 20 Maret 2026.
“WFH bagian dari rencana pilihan pemerintah untuk merespon dampak dari konflik tersebut, yang salah satunya adalah ketersediaan dan kenaikan harga energi,” kata Irawan kepada wartawan, Senin (23/3/2026).
Baca Juga
Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengkajian teknis secara mendalam agar kebijakan tersebut efektif. Menurutnya, penghematan konsumsi BBM dari sektor transportasi publik hanya merupakan bagian paling dasar dari dampak kebijakan WFH.
“Mengenai WFH ini teknisnya harus dimatangkan dan dihitung dampak dari kebijakan tersebut. Meskipun langkah penghematan dari kebijakan WFH merupakan bagian paling sederhana, yakni terkait pengurangan konsumsi energi warga dari stasiun pengisian bahan bakar,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan, kebijakan WFH harus berjalan seiring dengan aspek lain seperti penyediaan energi, logistik bahan pokok, aktivitas pelaku usaha, hingga pelayanan publik. Ia menilai perumusan kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati agar relevan dan efektif di tengah tekanan ekonomi.
Baca Juga
Soal Wacana WFH Sehari Sepekan, Menkeu Purbaya: Bakal Hemat BBM 20%
Terkait potensi gangguan pelayanan publik, Irawan optimistis birokrasi pemerintah saat ini sudah cukup siap. Ia menilai banyak layanan publik telah terdigitalisasi. “Banyak hal pelayanan publik kita telah didigitalisasi,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan WFH disertai mekanisme pembatasan mobilitas yang ketat. Hal ini penting agar tujuan penghematan energi benar-benar tercapai dan tidak disalahgunakan.
“WFH harus diikuti juga dengan kebijakan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan, kegiatan WFH tidak akan berjalan efektif. Potensial pengurangan satu hari kerja tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan bepergian atau liburan yang membuat lebih boros energi,” ucapnya.