Prabowo Pangkas Anggaran Tak Produktif Senilai Rp 308 Triliun untuk Tutup Celah Korupsi
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengenai alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya. Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama para pakar dan jurnalis, Kepala Negara menegaskan efisiensi besar-besaran merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
Prabowo mengungkapkan pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp 308 triliun. Prabowo meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.
Baca Juga
Prabowo: Hilirisasi adalah Kunci Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Prabowo dalam siaran yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).
Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi incremental capital output ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut ICOR Indonesia berada di level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Tingginya angka ICOR menunjukkan Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun atau setara US$ 230 miliar, Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30% atau sekitar US$ 75 miliar.
"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau US$ 230 miliar. 30% dari itu maka US$ 75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.
Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang, seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun. Prabowo juga menyoroti maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama, seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Baca Juga
Seskab Teddy Ungkap Prabowo Bahas Strategi Penghematan Energi dan Antisipasi Dampak Geopolitik
Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," kata Prabowo.