Prabowo Ungkap Lebih dari 1.000 Dapur MBG Di-suspend karena Bermasalah
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, lebih dari 1.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) telah diberhentikan sementara atau di-suspend sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Baca Juga
Sorotan Publik ke MBG Terus Meningkat, BGN Stop 62 SPPG Imbas Kasus Viral
Prabowo menegaskan, kebijakan menghentikan sementara ribuan dapur MBG ini bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Ia menyebut keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
“Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor yang disiarkan Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik. Sebaliknya, pemerintah menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Saya kirim orang-orang saya yang mengecek. Saya kira, kalau enggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.
Prabowo menegaskan, penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik (Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang) ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ungkapnya.
Selain menindak dapur MBG bermasalah, Prabowo menyatakan, pemerintah juga memperketat pengawasan. Pemerintah mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung di-suspend hingga dilakukan perbaikan.
“Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau enggak beres ditutup," tegasnya.
Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik, dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
Prabowo menegaskan, transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran.
"Siapa pun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
Baca Juga
Istana Pastikan Efisiensi Tak Potong Anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.