2 Pejabat Eselon I Kementerian PU Kompak Mundur, Kenapa?
JAKARTA, investortrust.id – Sebanyak dua pejabat eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kompak mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantono serta Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida membenarkan pengunduran diri kedua pejabat tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail alasan mundurnya kedua direktur jenderal tersebut.
“Saat ini masih pelaksana harian (Plh) oleh Sesditjen masing-masing, jadi belum ada pelantikan,” kata Wida kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (25/2/2026).
Baca Juga
Sejauh ini, posisi dirjen SDA Kementerian PU diisi Plh oleh Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, sedangkan jabatan Plh Dirjen Cipta Karya dijabat Dian Irawati.
Belum adanya pejabat definitif membuat dua direktorat teknis utama di Kementerian PU untuk sementara dipimpin pejabat pelaksana harian sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Menteri PU Dody Hanggodo.
Di tengah perubahan struktur pejabat tersebut, Menteri Dody sebelumnya memastikan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tetap berjalan seiring meningkatnya alokasi anggaran kementerian pada 2026.
Kementerian PU memperoleh pagu anggaran Rp 118,5 triliun pada 2026, meningkat dari pagu indikatif awal Rp 70,86 triliun setelah adanya kesepakatan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Kementerian Keuangan telah menetapkan pagu alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026 sebesar Rp 118,50 triliun melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 29 September 2025,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada Rabu (4/2/2026).
Baca Juga
Wow, Anggaran Kementerian PU Rp 118,5 Triliun, Intip Prioritasnya
Anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pembangunan prasarana strategis, hingga pengembangan infrastruktur permukiman melalui Ditjen Cipta Karya.
Meski terjadi pengunduran diri pejabat tinggi, pemerintah menegaskan komitmen pelaksanaan program prioritas nasional tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

