BGN Targetkan 32.000 SPPG dan 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG pada April 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 32.000 unit pada akhir April 2026, yang diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengungkapkan, saat ini jumlah SPPG yang telah berjalan mencapai sekitar 19.000 unit dan akan terus ditingkatkan secara bertahap.
“Akan mencapai jumlah 32.000 itu targetnya di akhir bulan April, dan 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran yang sudah disetujui itu Rp 268 triliun,” ujarnya, dalam Diskusi MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia, yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga
Siap Perkuat MBG hingga Hilirisasi Nasional, Ketua Kadin Anindya: Peluang Dunia Usaha
Tigor menambahkan, seiring dengan perkembangan pelaksanaan program, tidak tertutup kemungkinan pemerintah akan mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT) apabila kebutuhan di lapangan meningkat.
Dalam pelaksanaannya, BGN menaruh perhatian pada tiga aspek utama, antara lain pencapaian target layanan, pengelolaan risiko, hingga menjaga stabilitas pasokan serta dan harga pangan. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan dananya.
“Sekarang itu infrastruktur paling banyak justru dari mandiri. Jadi BGN itu punya uang Rp 7 triliun diberikan negara untuk membuat bangunan SPPG. Sampai saat ini, (uang tersebut) belum ada yang (dipakai) terbangun dari 19.000 ini,” kata Tigor.
Baca Juga
Wapres Gibran Cek Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Pastikan Gizi Anak Papua Terpenuhi
Ia mengakui, proses perizinan yang panjang dan kompleks menjadi tantangan utama pembangunan SPPG. Oleh karena itu, BGN memberikan insentif agar pelaku usaha tertarik untuk berpartisipasi.
“Jadi saat ini kan insentifnya itu sebesar Rp 6 juta per hari atau Rp 144 juta kira-kira sebulan untuk dua tahun. Setelah itu nanti akan ada review secara sertifikasi,” ucap Tigor.
Selain infrastruktur, BGN juga memperketat manajemen risiko, khususnya untuk mencegah kasus keracunan makanan. Pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan bahan pangan hinga tata kelola keuangan.
“Kami banyak melakukan sosialisasi-sosialisasi supaya pembelian bahan pangan itu harus benar tidak boleh membeli bahan pangan yang sudah jelek atau busuk,” ujar Tigor.
“Kemudian juga kita mengimplementasi sistem persetujuan pengeluaran uang itu harus dua pihak, antara wakil yayasan dan kepala SPPG. Tidak boleh kepala SPPG mendominasi ataupun wakil yayasan mendominasi,” sambungnya.
Tigor menyatakan, tantangan terbesar yang dihadapi BGN adalah menjaga agar program MBG tidak memicu inflasi maupun kelangkaan pangan. Kebutuhan bahan pangan dalam skala besar dinilai berpotensi menekan pasokan nasional.
“Kebutuhan berasnya bisa sampai 3 juta ton per tahun, kebutuhan sayur itu rata-rata akan 6 ton per bulan untuk satu dapur, jadi besar sekali. Jadi kalau kita sampai nanti berjalan 30.000 dapur, kita sudah bicara sampai ribuan ton,” katanya.
Untuk itu, BGN mendorong keterlibatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta berbagai pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan untuk memperbesar kapasitas produksinya.
“Agar mau bersama-sama men-support, terbentuk infrastruktur yang baik, dan juga adanya supporting dari produksi bahan pertanian yang kita butuhkan. Karena kalau kita punya 32.000 SPPG, tapi bahan pangannya kurang maka tidak jalan juga programnya,” ucap Tigor.