Kepala BGN Ungkap Sudah Ada 246 SPPG dengan 733.000 Penerima Manfaat MBG
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan hingga saat ini sudah ada 246 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Ratusan SPPG itu melayani sekitar 733.000 penerima manfaat makan bergizi gratis.
Dikatakan, 733.000 penerima manfaat tersebut mencakup siswa sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
"MBG telah menjangkau 246 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia mencakup 733.000 penerima manfaat," kata Dadan dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).
Baca Juga
Kepada Prabowo, Gus Yahya Sebut NU Bentuk Tim Khusus untuk Sukseskan MBG
Dadan juga menyebutkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh 246 SPPG yang menjadi mitra MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, serta standar komposisi gizi.
"BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi standar komposisi gizi, misalnya 30% harus protein, 40% karbohidrat, dan 30% serat," ujar dia.
Selain itu, terkait pernyataannya yang sempat ramai diperbincangkan soal protein serangga berpotensi dijadikan menu dalam MBG, Dadan menegaskan menu pangan disesuaikan dengan kesukaan atau kebiasaan konsumsi di wilayah-wilayah tertentu.
"Mungkin saja di daerah tertentu masyarakat ada yang sudah terbiasa makan serangga, maka itu bisa dimanfaatkan, tidak lantas menjadi standar menu nasional," tuturnya.
Sebelumnya, lembaga Indikator Politik Indonesia mengungkapkan sebanyak 64,6% responden mengaku puas dengan program makan bergizi gratis (MBG) pada 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Prabowo Instruksikan Anggaran MBG dari Daerah untuk Perbaikan Ruang Sekolah hingga Toilet
Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan responden yang mengaku puas tersebut merupakan bagian dari 91,3% responden yang mengetahui program MBG.
"Kemudian, setuju atau tidak terhadap MBG? Yang menyatakan sangat setuju dan setuju itu sekitar 87,1%. Mereka setuju dengan program ini," kata Burhanuddin.
Meski begitu, Burhanuddin mengatakan Presiden Prabowo dan jajaran harus mewaspadai angka ketidakpuasan terhadap Program MBG yang baru dimulai pada 6 Januari 2025.