Megawati Tegaskan Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD
JAKARTA, investortrust.id -- Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya menolak mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung menjadi melalui DPRD. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di penutupan Rakernas I PDIP Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
"PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis," kata Megawati.
Baca Juga
Megawati menuturkan PDIP menganggap pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-Reformasi. Ia menuturkan, mekanisme pemilihan langsung lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan.
Presiden ke-5 RI itu menjelaskan mekanisme pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Selain itu, ia membantah klaim sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.
"Sebaliknya, pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah," ujarnya.
Menurut Megawati, langkah PDI Perjuangan yang konsisten menolak pilkada melalui DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan.
"PDIP akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri," tegasnya.
Baca Juga
Resmi Ditutup, Ini 21 Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP 2026
Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.
"Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat," tutur Megawati.