Roda Pemerintahan di Wilayah Bencana Sumatra Ditargetkan Normal Sebelum Ramadan

JAKARTA, investortrust.id - Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah menargetkan roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana Sumatra kembali berjalan normal sebelum Ramadan yang jatuh pada akhir Februari atau awal Maret 2026.

Satgas DPR dan Satgas Pemerintah menggelar rapat koordinasi di Banda Aceh, Aceh. Rapat yang berlangsung pada Sabtu (10/1/2026) ini menghasilkan sejumlah penting untuk mempercepat proses pemulihan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, target utama Satgas yaitu roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak bencana kembali berjalan normal sebelum bulan Puasa.

Baca Juga

Mendagri Ungkap 15 Daerah Terdampak Bencana Sumatra Masih Butuh Atensi Khusus

"Satgas pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah di Sumatra yang terdampak sudah dapat berjalan normal, dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi, diusahakan sebelum Lebaran," ujar Dasco, usai rapat tersebut.

Dalam rapat itu, menurut Dasco, diputuskan bahwa pelaksanaan pemulihan pascabencana akan dilakukan Satgas Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Sedangkan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan efisien.

"Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR akan menjalankan fungsi legislatif di bidang anggaran, pengawasan, regulasi, dan koordinasi," jelas Dasco.

Baca Juga

Menkes Usul Skema Donasi Transparan untuk Pemulihan Layanan Kesehatan Pascabencana Sumatra

Dasco menambahkan, rapat itu juga menyepakati rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra dilakukan secara terintegrasi dan berskala nasional. Seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait akan terlibat dalam upaya percepatan ini untuk memastikan proses pemulihan berjalan lancar dan efektif.

"Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang dilakukan dengan skala nasional terintegrasi. Seluruh K/L yang bergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, akan melakukan percepatan-percepatan yang dianggap perlu," papar Dasco.

Baca Juga

PU Pastikan Akses Jalan di Sumatra Utara Berangsur Fungsional Pascabencana

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan 15 ribu personel untuk membantu pembersihan lumpur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra. Permintaan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas DPR RI dan Pemerintah di Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Tito meminta 5.000 personel tambahan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan 10 ribu personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu proses pembersihan lumpur di berbagai area terdampak bencana.

Menurut Mendagri, pembersihan lumpur perlu dipercepat untuk memulihkan aktivitas masyarakat. "Saya minta Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR. Paling nggak 5.000 lah. Nanti daerahnya di mana kita lihat petanya. Saya sampaikan juga kepada Pak Maruli (Kepala Staf TNI AD), kira-kira bisa nggak 10 ribu personel. Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam," ujar Tito.